Fajarasia.id – — Jakarta kini menghadapi tantangan sebagai kawasan perkotaan dengan populasi terbesar di dunia. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam World Urbanization Prospects 2025 mencatat jumlah penduduk kawasan perkotaan Jakarta mencapai sekitar 42 juta jiwa, melampaui Dhaka, Tokyo, dan Shanghai.
Besarnya populasi membuat persoalan Jakarta tidak lagi dapat dilihat hanya dari wilayah administratif ibu kota. Pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas penduduk telah meluas ke kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto mengatakan Jakarta telah berkembang sebagai primate city, yakni kota yang memiliki dominasi sangat kuat dibandingkan kota-kota lain di sekitarnya.
“Jadi Jakarta itu dari puluhan tahun ini tumbuh sebagai primate city. Primate city itu istilahnya dia tuh dominan sendiri dibanding yang lain-lain, jadi sangat jauh itu disparitasnya, ketimpangannya antara Jakarta. Enggak usah mikir jauh-jauh deh, Jakarta sama Depok aja,” kata Adriadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (25/8/2026).
Menurut dia, ketimpangan terlihat salah satunya dari kapasitas anggaran daerah. Anggaran Jakarta disebut mencapai sekitar Rp80 triliun, sementara anggaran Depok berada di kisaran Rp2-3 triliun.
PBB memperkirakan populasi kawasan metropolitan Jakarta masih dapat bertambah sekitar 10 juta jiwa dalam 25 tahun mendatang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Jakarta sekaligus wilayah penyangga.
Pertumbuhan kawasan hunian di sekitar ibu kota menjadi salah satu dampaknya. Banyak masyarakat memilih tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang karena faktor hunian, tetapi tetap bekerja di Jakarta.
Adriadi menilai pola tersebut membuat kota-kota penyangga berkembang secara sporadis atau urban sprawl.
“Makanya kenapa sekarang Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang enggak karu-karuan tuh karena dia sebetulnya menampung bebannya Jakarta. Orang yang kerja di sini rumahnya di situ,” ujar Adriadi.
Kondisi itu kemudian menciptakan perjalanan komuter dalam jumlah besar setiap hari. Masyarakat dari kota-kota penyangga harus menempuh perjalanan panjang menuju pusat pekerjaan di Jakarta dan kembali ke rumah pada sore atau malam hari.
Persoalan tersebut tidak hanya berujung pada kemacetan. Ketimpangan persebaran pekerjaan, fasilitas publik, dan pusat ekonomi juga membuat ketergantungan terhadap Jakarta semakin kuat.
Untuk mengurangi tekanan tersebut, Adriadi mendorong kota-kota penyangga tidak sekadar menjadi kawasan tempat tinggal bagi pekerja Jakarta.
Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru atau second central business district (CBD). Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dan layanan perkotaan dapat dipenuhi lebih dekat dari tempat tinggal.
“Jadi kalau Jakarta kita sebut sebagai pusat CBD (Central Business District), kita harus punya second-second CBD. Jadi harusnya Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang itu menjadi second CBD,” kata Adriadi.
Menurut dia, fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, pusat rekreasi, hingga layanan publik harus tersedia secara memadai di kota-kota tersebut. Warga tidak perlu selalu menuju Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, pembangunan fasilitas saja dinilai belum cukup. Kota penyangga juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang kompetitif agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pusat ekonomi Jakarta.
“Jadi kalau kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di ring luar ini, itu akan membuat warga penduduk itu enggak bergantung lagi ke Jakarta,” ujar Adriadi.
Dengan pertumbuhan penduduk metropolitan yang masih diperkirakan berlanjut, penataan Jakarta dan kota-kota penyangga menjadi satu kesatuan kawasan dinilai semakin penting. Perencanaan transportasi, hunian, ekonomi, dan layanan publik perlu dilakukan secara terpadu agar pertumbuhan Greater Jakarta tidak semakin memperlebar ketimpangan antarwilayah.****
