Fajarasia.id — Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sendiri mulai 1 Januari 2027. Bursa tersebut disiapkan sebagai bagian dari kebijakan ekspor satu pintu sekaligus upaya memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
Prabowo menyampaikan rencana itu dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, penentuan harga komoditas tersebut masih banyak mengacu pada bursa di luar negeri.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diubah agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga.
“Mereka yang tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa harga itu. Ini tidak masuk akal,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menargetkan regulasi mengenai penyelenggaraan bursa tersebut segera dibahas bersama DPR.
“Rencana kita, dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” katanya.
Ia pun meminta DPR mempercepat pembahasan ketentuan yang diperlukan agar bursa tersebut dapat segera direalisasikan.
Dengan adanya bursa nasional, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.
Prabowo berharap mekanisme tersebut dapat menciptakan pasar komoditas yang lebih transparan, likuid, dan dipercaya pelaku pasar internasional.
“Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ucapnya.
Harga Komoditas Tak Lagi Bergantung pada Bursa Asing
Prabowo menegaskan, Indonesia tetap harus mempertimbangkan mekanisme pasar dalam menentukan harga. Namun, menurut dia, keberadaan bursa di dalam negeri penting agar Indonesia memiliki pijakan sendiri dalam pembentukan harga komoditas strategis.
“Yang penting bursanya ada di bumi RI,” ujarnya.
Ia juga menyatakan pemerintah tidak akan memaksakan harga yang tidak rasional. Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan tidak sesuai mekanisme pasar, pemerintah tetap akan mempertimbangkan kondisi tersebut.
Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki pilihan untuk tidak menjual komoditas strategis apabila harga yang ditawarkan dinilai tidak menguntungkan kepentingan nasional.
“Nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah, biar untuk anak-cucu kita,” kata Prabowo.
Selain membangun bursa komoditas, Prabowo mengatakan pemerintah juga melanjutkan reformasi pasar modal. Ia menyebut OJK telah melakukan pembenahan terhadap tata kelola bursa, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar aturan.
Pemerintah juga mendorong demutualisasi pasar modal agar pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional.
Prabowo berharap pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi langkah baru bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan komoditas global.***
