Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Ia menilai lemahnya eksekusi anggaran menyisakan pertanyaan serius bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Menurut politisi PDIP itu, sejumlah kepala daerah lebih sibuk mengejar popularitas di media sosial ketimbang mengeksekusi dana pemulihan. “Publik melihat kepala daerah selalu viral setiap kali bencana terjadi, tapi semangatnya harus lebih hebat lagi saat merealisasikan anggaran yang sudah diperjuangkan,” tegas Alex, Kamis (6/8).
Data Satgas PRR menunjukkan, Provinsi Sumbar yang menerima Rp534 miliar baru merealisasikan 2,14 persen. Kota Padang dengan alokasi Rp371,85 miliar baru menyerap Rp45,49 miliar atau 12 persen, sementara Kabupaten Tanah Datar hanya 7 persen dari Rp126,87 miliar. Kondisi ini disebut memperlambat penanganan banjir yang kembali melanda Padang pada 3 Agustus 2026.
Alex menilai perlunya seorang pejabat daerah ditunjuk sebagai “komandan” untuk mengorkestrasi penggunaan anggaran bencana. Hal ini meniru keputusan presiden yang menetapkan Mendagri sebagai Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera. “Kehadiran seorang komandan akan memudahkan persiapan, monitoring, dan evaluasi, sehingga pengawasan lebih sistematis,” ujarnya.
Ia juga menekankan, banjir di Padang lebih dominan disebabkan sedimentasi sungai yang tak kunjung ditangani. Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp10,65 triliun tambahan TKD bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, termasuk Sumbar, dengan pencairan 100 persen tanpa syarat salur.***
