Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang mempersilakan kampus memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban perguruan tinggi.
“BGN jangan mewajibkan satu kampus, satu dapur. Persilakan kampus yang mau membangun sesuai kemampuan dan ketersediaan lahan. Sebab untuk membangun satu dapur diperlukan modal sekitar Rp2 miliar,” ujar Yahya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, tidak semua kampus memiliki lahan dan keuangan yang mencukupi. Ia menekankan bahwa tugas utama perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai tri dharma, bukan membangun dapur.
Yahya juga meminta BGN fokus pada kualitas SPPG yang sudah ada, bukan sekadar menambah jumlah. “Sekarang sudah ada sekitar 30 ribu dapur SPPG. Itu harus dijaga kualitasnya supaya tidak ada lagi kasus keracunan yang membuat siswa trauma,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai BGN tidak konsisten karena sebelumnya menutup pendaftaran dapur baru akibat overload, namun kini membuka kesempatan bagi kampus. Yahya juga mendesak BGN menertibkan isu jual beli titik dapur yang merusak integritas lembaga.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kampus dapat mempertimbangkan memiliki minimal satu SPPG untuk mendukung peningkatan gizi nasional.***
