Fajarasia.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan manusia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Konferensi Tahunan Ke-23 Asian Law Institute (ASLI) di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/6/2026).
“Hukum selalu berada di antara kekuasaan dan kebebasan, antara kepentingan ekonomi dan keadilan, serta antara negara dan warga negara. Karena itu, hukum tidak boleh hanya menjadi bahasa teknis kekuasaan atau sekadar prosedur tanpa ruh keadilan,” ujar Yusril.
Konferensi ASLI kali ini mengusung tema Empowering Asia’s Rise: Legal Knowledge for Sustainability, Justice and Regional Integration. Yusril menilai tema tersebut relevan dengan tantangan Asia, terutama dalam memastikan pembangunan berjalan seiring keberlanjutan lingkungan, perlindungan martabat manusia, dan kerja sama regional.
Ia menyoroti tiga isu utama: keberlanjutan, keadilan, dan integrasi regional. Menurutnya, hukum harus menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan hari ini dan keselamatan generasi mendatang, sekaligus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang kesulitan mengakses keadilan.
Yusril juga menekankan pentingnya membangun hukum yang dipercaya masyarakat, berintegritas, dan menghadirkan keadilan nyata. “Tantangan terbesar saat ini bukan ketiadaan hukum, melainkan bertambahnya aturan tanpa diikuti peningkatan substansi keadilan,” katanya.
Konferensi ASLI yang berlangsung dua hari ini mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan hukum dari berbagai negara Asia, menjadi ruang pertukaran gagasan tentang masa depan hukum di kawasan.****
