Fajarasia,id – Komisi II DPR RI menyoroti masih tingginya tantangan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah meski provinsi tersebut mencatatkan prestasi dalam berbagai sektor pembangunan.
Pemerintah daerah didesak untuk memiliki visi besar dan strategi konkret guna menciptakan kemandirian ekonomi lokal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengapresiasi kontribusi Jawa Tengah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di tingkat nasional.
Namun, ia menyayangkan capaian tersebut belum linier dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan di wilayah tersebut.
“Memang ada capaian pemprov Jateng dalam berbagai sektor, termasuk penyaluran KUR yang tinggi secara nasional. Namun, capaian tersebut belum berdampak kepada angka kemiskinan turun secara signifikan,” ujar Edi dalam keterangannya, Senin (13/4).
Politisi Fraksi PAN ini mengkritik ketergantungan pemerintah daerah yang dinilai masih sangat tinggi terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Edi mendorong para kepala daerah untuk mengadopsi pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ia menekankan bahwa inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk menciptakan kemandirian fiskal yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus terus-menerus menunggu suntikan dana pusat.
Legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur ini berharap Jawa Tengah mampu melahirkan daerah percontohan yang memiliki kinerja fiskal kuat dan pertumbuhan ekonomi mandiri yang berkelanjutan.
Model daerah mandiri ini diharapkan menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan nasional ke depan.
Di sisi lain, Edi memberikan pujian terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, khususnya dalam hal rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan sistem meritokrasi di Jateng dinilai telah berjalan secara transparan dan profesional.
“Saya mengapresiasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, khususnya penerapan sistem meritokrasi pada proses rekrutmen ASN yang berjalan transparan dan profesional,” pungkasnya.****
