Fajarasia.id – Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Menurutnya, gelar pahlawan tidak pantas diberikan kepada sosok yang meninggalkan jejak panjang pelanggaran HAM, praktik korupsi, dan represi politik.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Pahlawan atau Pelanggar? Bongkar Warisan Kelam Soeharto” di kawasan Blok M, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
“Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama,” tegas Anita.
Ancaman di Era Orde Baru
Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), itu juga mengenang masa kecilnya yang penuh tekanan di era Orde Baru. Ia menceritakan bagaimana keluarganya kerap menerima ancaman melalui telepon rumah ketika Gus Dur masih menjabat Ketua Umum PBNU.
“Setiap sore selalu ada telepon. Suara laki-laki di seberang bilang, ‘Bilang sama bapakmu, kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” kenang Anita.
Ancaman tersebut berlangsung hampir setiap hari dan meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya dan keluarga. Bahkan, Gus Dur sempat mengingatkan anak-anaknya untuk bersiap melarikan diri ke luar negeri jika situasi semakin genting.
Pentingnya Akuntabilitas
Anita menegaskan, bangsa Indonesia sering kali memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menegakkan akuntabilitas. Padahal, menurutnya, kedua hal itu harus berjalan beriringan agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Akuntabilitas itu penting, karena dari situlah kita belajar mana yang boleh dan tidak boleh terjadi lagi di negara ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.
Gus Dur dan Makna Pahlawan
Anita menyinggung bahwa ayahnya, Gus Dur, tidak pernah berjuang demi gelar atau penghargaan. “Gus Dur dicintai bukan karena jabatan presiden, tapi karena berdiri bersama rakyat dan membela mereka,” katanya.
Menurutnya, gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada sosok yang benar-benar berjasa bagi kemanusiaan dan bangsa, bukan sekadar karena jabatan tinggi.
Proses Penetapan Gelar
Soeharto sendiri masuk dalam daftar 49 nama yang diajukan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Dari jumlah itu, 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan akhir mengenai penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.****
