Fajarasia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit. Kebijakan tersebut, menurut Presiden, akan mulai berlaku pada Juni tahun 2023 mendatang.
Meski demikian, Presiden menyebut, Indonesia tidak tertutup dengan negara lain dalam hal kerja sama pengelolaan mineral tambang. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).
“Kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapu dari negara manapun. Perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama membangun industrinya di Indonesia,” kata Presiden.
Kepala Negara mempersilakan negara dan perusahaan lain berinvestasi membangun industri pengolahan di dalam negeri. Baik untuk nikel, bauksit, dan komoditas tambang lain.
Presiden mengatakan, perusahaan dari negara lain juga dapat bekerja sama dengan BUMN. Termasuk pula dengan perusahaan swasta untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Presiden menginginkan setiap pengolahan bahan mentah pertambangan ataupun sektor lain dapat menghasilkan nilai ekonomi maksimal bagi rakyat. Indonesia dapat menikmati manfaat ekonomi seperti dari mulai penerimaan pajak, royalti, hingga pembukaan lapangan kerja.
“Kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya penerimaan negara bukan pajak itu ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri,” ujarnya.
Presiden menambahkan, kebijakan pelarangan ekpor bauksit diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, Presiden memperkirakan pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan.
“Kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun,” ucapnya. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri. “”Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.****
