Fajarasia.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyebut pihaknya masih menimbang masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final.
“Masih menimbang masukan dari beberapa NGO,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, di internal PKS masih ada yang mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, namun ada juga yang berpandangan Pilkada lewat DPRD lebih tepat. Karena itu, PKS akan melakukan kajian mendalam sebelum menentukan sikap resmi.
“Masih punya pendukung keduanya,” ujarnya.
Mardani menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Ia menilai, masyarakat berhak menilai sistem yang terbaik karena menyangkut hak memilih setiap lima tahun sekali.
“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pendukung Pilkada lewat DPRD juga memiliki alasan yang patut didiskusikan. “Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.
Dalam survei LSI yang dirilis Rabu (7/1/2026), sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan Pilkada DPRD. Sementara 28,6 persen menyatakan setuju, dan 5,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Gen Z disebut sebagai kelompok yang paling keras menolak wacana tersebut.
“Dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa.
Dengan hasil survei yang menunjukkan penolakan mayoritas, wacana Pilkada DPRD diprediksi akan terus menjadi perdebatan hangat. PKS menegaskan akan mengkaji secara komprehensif sebelum mengambil sikap resmi, sembari membuka ruang diskusi publik.
