Fajarasia.co – Pemerintah menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023. Jumlah kuota pada tahun 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna. Penambahan penerima bantuan subsidi juga akan diikuti dengan penambahan anggaran, dari 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.
“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit. Sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” kata Herry, dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/9/2022).
Ia menyebut, pada 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun. Yaitu dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.
Sehingga, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.
Untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan 2022, program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit. Atau sebesar 66,14 persen dari target 200.000 unit.
Dengan penyerapan anggaran 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun. Sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit.
Dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar. “Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP disbanding dengan skema BP2BT,” ujarnya.
Herry juga menyampaikan realisasi belanja anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2022 mencapai Rp296,25 miliar. Jumlah tersebut dari total dipa Rp512,47 miliar atau setara 55,70 persen dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29 persen.
“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96 persen. Setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18 persen,” ucapnya..
Ia berharap, fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.
Selain itu, juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Di mana pada tahun 2021 sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000.***
