Fajarasia.id – PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai berlambang banteng moncong putih itu menolak wacana pemilihan melalui DPRD dan tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk nyata partisipasi publik dalam demokrasi. “Untuk sikap sekarang, PDI Perjuangan tetap ingin pemilihan langsung,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Guntur, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, publik akan menolak karena merasa tidak dilibatkan. Ia menilai mekanisme itu mengingatkan pada sistem tertutup era Orde Baru. “Pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD itu seperti kembali ke Orde Baru. Legitimasi juga akan lemah karena masyarakat tidak merasa memilih pemimpinnya,” tegasnya.
Meski demikian, Guntur mengakui bahwa wacana pemilihan lewat DPRD sedang dikaji. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut mekanisme itu tidak menyalahi UUD 1945. Tito menilai sila Ke-4 Pancasila memberi ruang untuk mufakat dalam pemilihan.
“Memang ada benarnya, tidak semua pemilihan harus langsung. Tapi semua kembali pada aturan yang disepakati bersama,” kata Guntur.
Guntur menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan partisipasi rakyat untuk memperkuat kualitas demokrasi. “Kalau bicara demokrasi, itu soal kedaulatan rakyat. Maka pemilihan langsung lebih kepada bagaimana masyarakat ikut terlibat memilih pemimpin mereka,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar wacana revisi Undang-Undang tidak dijadikan agenda untuk mengurangi partisipasi publik. “Usulan itu tidak boleh menjadi cara menutup keran demokrasi dengan menghilangkan keterlibatan rakyat secara langsung,” pungkasnya.***
