Fajarasia.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak beberapa tahun belakangan ini memang menggaungkan program ekonomi biru atau blue economy dalam berbagai kesempatan.
Program yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini memiliki lima program prioritas, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota; pengembangan budi daya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).
Melalui program itu, Trenggono yakin bakal mendorong zona inti kelautan dan perikanan terjaga. Kebijakan itu juga mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.
Manuver kencang Trenggono di sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2023 mencatatkan produksi perikanan hingga triwulan III sebanyak 18,5 juta ton yang terdiri atas 5,76 juta ton perikanan tangkap, 12,74 juta ton perikanan budi daya berupa ikan 4,75 juta ton, dan rumput laut sebanyak 7,99 juta ton.
Sementara pertumbuhan PDB perikanan periode yang sama sebesar 6,78 persen dan kontribusi terhadap PDB nasional 2,7 persen disusul nilai PDB sebesar Rp214,18 triliun.
Nilai tukar nelayan rata-rata pada Januari-Oktober 2023 juga tercatat 105,89 sementara nilai tukar pembudi daya ikan 105,07.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor KP tercatat sebesar Rp1,48 triliun serta catatan lain yakni nilai ekspor produk perikanan hingga Oktober 2023 mencapai 4,61 miliar dolar AS.
Kemudian investasi kelautan dan perikanan hingga triwulan III 2023 dilaporkan mencapai Rp9,56 triliun.
Sementara capaian di sisi pengawasan, hingga 10 Desember 2023, KKP telah mencokok kapal penangkap ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) sebanyak 232 kapal ikan Indonesia (KII) serta 17 kapal ikan asing (KIA).
Manuver KKP
Pada Maret 2023, Trenggono menggebrak sektor perikanan budi daya melalui peluncuran proyek percontohan (modelling) tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah.
Tambak di atas lahan seluas 100 hektare ini menggunakan teknologi intensif ramah lingkungan dengan produktivitas udang jenis vaname mencapai 40 ton per hektare per siklus.
Tambak udang modern terbesar ini memiliki 149 petak dengan ukuran 1.600 meter persegi per petak. Pada panen raya Juni lalu, sebanyak 249 ton udang dihasilkan dari tambak ini setelah kurang lebih 120 hari dibudidayakan di 56 petak kolam.
Produksi ini pun diyakini Trenggono akan memberi kontribusi positif secara langsung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Bila menilik nilai ekspor udang Indonesia pada 2022 mencapai sebesar 2 miliar dolar AS atau berkontribusi 34,57 persen terhadap ekspor perikanan Indonesia.
Sementara capaian produksi udang pada tahun lalu yakni sebesar 1 juta ton, meningkat 15 persen dibanding tahun 2021 yang mencatatkan sebanyak 953 ribu ton.
Dalam beberapa kesempatan, pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan ini menuturkan, melalui modeling tambak udang yang ramah lingkungan, Indonesia setidaknya memiliki upaya nyata dalam meningkatkan produksi udang sehingga memiliki daya saing global.
Ia memang gencar membuat modeling, yang ia harapkan mampu direplikasi di beberapa wilayah termasuk pelaku usaha swasta.
Modeling lain yang digarap yakni kluster budi daya ikan nila salin atau tilapia di Karawang, Jawa Barat. Proyek yang berada di kawasan seluas 16 hektare ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi ikan nila nasional.
Upaya ini menjadi realisasi untuk memanfaatkan tingginya permintaan komoditas ikan nila di pasar Amerika Serikat. Adapun produk nila salin siap olah dalam bentuk filet atau potongan daging tanpa tulang diminati oleh pasar AS sebesar 80 persen, disusul diekspor ke Eropa dan Jepang.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengungkapkan, komoditas nila salin memiliki potensi ekspor sebesar 13,9 miliar dolar AS pada 2022 dan diprediksi 10 tahun ke depan mampu mencapai 24,6 miliar dolar AS.
Haeru menuturkan modeling nila salin di Karawang ini pun sudah siap untuk diresmikan.
Pada Mei lalu turut tercatat adanya peraturan pemerintah (PP) yang terbit, yakni PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini memperbolehkan pasir laut untuk diekspor, namun dengan syarat utama yakni kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi, sementara sisanya baru dapat diekspor.
Proses pemanfaatan pasir hasil sedimentasi ini pun bakal ditentukan oleh tim kajian yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Pusat Hidro-Oseanografi, akademisi, hingga LSM terkait lingkungan.
Pemanfaatan pasir laut untuk diekspor serta memenuhi kebutuhan dalam negeri ini pun ditargetkan pada akhir tahun ini hingga awal 2024 dapat beroperasi. Sebab, hingga kini dokumen perencanaan masih digarap oleh tim kajian termasuk soal penetapan nilai ekspor pasir laut per kubik.
Beralih ke sisi pengawasan, KKP tahun ini mendapatkan dua armada kapal pengawas (KP) yakni Orca 05 dan Orca 06 yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang.
Kapal patroli bekas pakai dari Badan Perikanan Jepang ini tiba di Tanah Air dalam dua tahap. Tahap pertama yakni KP Orca 05 tiba di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada 18 Juni 2023.
Kapal Pengawas yang sebelumnya bernama Hakurei Maru ini memiliki panjang 63,37 meter dengan 741 gross tonnage (GT) serta bakal beraksi di Zona III atau wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 Laut Arafura, WPPNRI 714 Laut Banda dan WPPNRI 715 Laut Halmahera.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin menuturkan dengan badan kapal yang besar dan draf yang dalam dengan cuaca yang sedikit ekstrem di wilayah selatan dan di pasifik, kapal ini mampu beroperasi maksimal untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal.
Sementara kapal hibah kedua dari Pemerintah Jepang yakni KP Orca 06 tiba di Indonesia pada September. Kehadiran kapal ini memperkuat pemberantasan penangkapan ikan ilegal serta memperkuat pengawasan terutama di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.
Melihat sisi lain upaya nyata dalam mendukung nelayan, KKP pada November juga meluncurkan modeling Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua.
Kehadiran KKP di kampung ini bertujuan untuk mengubah citra negatif kampung nelayan yang kumuh, menjadi kampung nelayan yang lebih baik dari sisi infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sektor nelayan itu, yang namanya kampung nelayan itu,1 kalau kalian pergi kan kumuh, jorok. Saya ingin melaksanakan apa yang menjadi pikiran Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Trenggono.
Adapun KKP mengucurkan dana sebanyak Rp22 miliar di Kalamo. Rencananya modeling Kalamo ini akan direplikasi di beberapa titik di Indonesia untuk mewujudkan ribuan Kalamo di seluruh Indonesia, serta diharapkan nilai ikan hasil tangkapan mampu menjadi incaran pasar.
Dengan anggaran itu, KKP menghadirkan pembangunan fasilitas berupa fasilitas utama seperti dermaga tambatan kapal, pabrik es, sentra kuliner, ruang penyimpanan dingin (cold storage), shelter pendaratan ikan, kios perbekalan, bengkel nelayan hingga dock yard.
Fasilitas pendukung juga dibangun meliputi balai pelatihan, instalasi air bersih, drainase, penerangan jalan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kantor pengelola serta dukungan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN).
Menjelang penghujung akhir tahun, KKP juga memiliki salah satu modeling yang tak kalah menarik, yakni modeling budi daya rumput laut di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Di kawasan seluas 51,25 hektare itu dibudidayakan rumput laut jenis Euchema cottonii dengan pembibitan melalui kultur jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, kosmetik hingga bahan industri lain.
Modeling ini juga diklaim lebih ramah lingkungan, sebab menggunakan batok kelapa sebagai pengapung dan tidak lagi menggunakan botol plastik yang mencemari lingkungan.
Modeling ini diproyeksikan dalam satu tahun panen dapat mengembalikan dana operasional, namun dengan catatan harga rumput laut per kilogram mencapai lebih dari Rp25.000 per kilogram.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan sebanyak 80 persen produksi rumput laut dalam negeri diekspor dalam bentuk kering, sementara 20 persen dalam bentuk olahan atau hilirisasi.
Berdasarkan data BPS pada 2022, Indonesia telah mengekspor rumput laut ke China sebesar 194.395,2 ton dengan nilai 336,762 juta dolar AS.
Disusul Korea Selatan sebesar 7.813,9 ton senilai 15,809 juta dolar AS, kemudian Vietnam sebesar 6.138,2 ton dengan nilai sebesar 4,776 juta dolar AS.
Pembangunan modeling budi daya rumput laut yang ramah lingkungan ini pun menjadi realisasi dari tugas Presiden Jokowi yang menginginkan hilirisasi rumput laut.
Sebab Indonesia memiliki potensi sebesar 12 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya emas hijau, sementara hingga 2021 tercatat hanya sebesar 0,8 persen pemanfaatan dengan produksi sekitar 9 juta ton.
Program penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang mulanya ditargetkan berjalan awal tahun 2024, dengan berat hati terpaksa dijalankan pada 2025 mendatang. Aturan yang ia pamerkan dalam berbagai kesempatan ini mengalami beberapa kendala, di antaranya integrasi sistem, kesiapan infrastruktur, perizinan usaha yang terdigitalisasi hingga SDM.
Kendala yang ia soroti yakni tak semua kapal penangkap ikan telah termonitor dengan akurat sementara idealnya satu unit kapal terpasang satu perangkat sistem pemantauan.
Sementara soal perizinan masih ditemukan kapal dengan ukuran 30 GT yang mengantongi izin pemerintah daerah, sementara jarak melaut di atas 12 mil atau di luar aturan yang ditetapkan.
Guna mendukung operasional PIT, KKP berencana meluncurkan sebanyak 20 satelit nano dan pesawat nirawak yang mampu menyelam ke dalam perairan (underwater drone) dengan anggaran kira-kira 150 juta dolar AS.
Kegiatan itu akan dibarengi dengan pemasangan perangkat monitoring (vehicle monitoring system/VMS) di seluruh kapal pengusaha maupun kapal nelayan sehingga seluruh kapal yang beroperasi dapat termonitor.
Catatan lain yang juga disoroti yakni rencana KKP mengekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin masifnya kebocoran BBL ke negara itu.
Trenggono juga mengakui telah bertemu dengan pemerintah Vietnam untuk mengajak berinvestasi di Indonesia untuk pengembangan BBL. Berdasarkan pertemuannya dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Vietnam, didapatkan angka potensi kebutuhan BBL di Vietnam mencapai 400-600 juta ekor per tahun dengan kisaran harga 2 dolar AS per ekor BBL.
Guna mencegah BBL diselundupkan ke luar negeri, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin menggandeng enam instansi untuk menggelar operasi pengawasan penindakan BBL di beberapa titik yang dianggap berpotensi terjadi pelanggaran penyelundupan BBL.
Keenam instansi yang tergabung dalam operasi itu meliputi TNI Angkatan Laut, Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Keluangan, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Ditjen PSDKP mencatat, sepanjang 2023 sebanyak 1,3 juta ekor BBL dengan nilai sekitar Rp183 miliar kerugian negara berhasil diselamatkan.****