Fajarasia.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan kritik masyarakat tidak boleh didelegitimasi dengan pelabelan politik. Pernyataan ini disampaikan menyusul tudingan Aliansi BEM Bersatu yang mengaitkan tim suksesnya pada Pilpres 2024 dengan aksi mahasiswa yang dipimpin eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar, Selasa (16/6/2026).
Ganjar menekankan kritik seharusnya dijawab dengan data dan kebijakan, bukan narasi afiliasi politik. Ia menegaskan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. “Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan soal kedekatan politik sering digunakan untuk melemahkan kritik. “Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu,” tambahnya.
Ganjar mengingatkan agar validitas kritik diukur berdasarkan fakta, bukan identitas politik pihak yang menyampaikan. “Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tegasnya.****
