Fajarasia.id – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Selasa (14/3/2023).
Pada agenda kali ini, anggota Komisi VI mencecar Nicke yang dianggap lalai dalam sejumlah kasus kebakaran depo Pertamina yang terakhir terjadi di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut, kebakaran depo Pertamina di Plumpang merupakan akibat kelalaian dari jajaran Pertamina.
Ia menolak anggapan jika hal itu adalah sebuah kecelakaan. Pasalnya, kasus ini selalu terulang dan tidak ada mitigasi yang jelas dari Pertamina untuk mengatasinya.
“Artinya, langkah nyata apa yang sudah dilakukan untuk melakukan antisipasi terhadap terjadinya kebakaran? Ini menurut saya menjadi catatan buruk,” ujar Kang Hero, sapaan akrabnya.
Herman turut mengkritik sikap jajaran Pertamina yang tidak responsif terhadap kejadian di Plumpang. Ia mengatakan, Pertamina terkesan biasa saja menghadapi kasus tersebut.
“Saya tidak mengatakan harus mundur, bukan. Pertanggungjawaban itu ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan, ada sejumlah masyarakat di sekitar depo Pertamina Plumpang memang memiliki sertifikat tanah,
Maka dari itu, ia mempertanyakan bagaimana asal muasal kepemilikan lahan depo tersebut jika memang seluruhnya milik Pertamina.
“Ini menurut saya jadi akar masalah, bahwa faktanya Pertamina mengklaim tanah yang 81,6 hektare itu milik mereka. Di sisi lain, banyak masyarakat yang memiliki SHM di situ,” ungkap Nusron.
Nusron mengusulkan, perlu adanya investigasi terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga yang berada di sekitar depo Pertamina Plumpang.
“Sebagai pengambil kebijakan mengeluarkan IMB, ini perlu diusut. Saya yakin hampir semua Gubernur DKI Jakarta terlibat mengeluarkan IMB ini, tidak hanya satu Gubernur karena ada 9.234 KK,” tandasnya.****
