Fajarasia.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya menghapus standar ganda menyikapi konflik Palestina. Hal ini menurut Fadli sejalan dengan tema IPU ke 146 di Manama, Bahrain.
Tema IPU tahun ini adalah ‘Promoting peaceful coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance.
“Yang paling meresahkan adalah ketidakadilan global yang tersisa dan terus berlanjut terkait penderitaan parah kolektif yang dialami rakyat Palestina sejak hampir lebih dari tujuh dekade. Mari kita akhiri kemunafikan dan standar ganda ini,” kata Fadli di depan seluruh anggota IPU yang hadir dalam sesi General Debate di Exhibition World Bahrain, Senin (13/3/24)
Fadli menambahkan, dengan kondisi tersebut, bagaimana dunia masih bisa dibungkam tanpa tindakan nyata. Padahal, di era modern kontemporer, dunia telah menyaksikan pendudukan yang mengerikan sejak lebih dari tujuh dekade.
“Bagaimana kita bisa membiarkan berlanjutnya perampasan tanah, pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka, dan mengancam mereka dengan kematian. Apakah kita benar-benar warga dunia yang beradab?,” tegas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
“Bagaimana mungkin kita tidak bertanggung jawab atas lebih dari 150 orang Palestina terbunuh di Tepi Barat dan Yerusalem timur pada tahun 2022, dan lebih dari 80 orang Palestina terbunuh tahun ini saja?,” terang Fadli.
Hal ini, menurut Fadli, tidak dapat diterima, mengingat fakta-fakta yang ditemukan baru-baru ini oleh Amnesti Internasional yang menunjukkan sejauh mana rezim apartheid yang sebenarnya diterapkan terhadap orang-orang di Gaza, Yerusalem Timur, dan seluruh Tepi Barat.
Dunia tidak boleh melupakan penderitaan orang-orang di Rakhine dan minoritas Muslim yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak toleran dan Islamofobia. Sebab, jika tidak segera mengambil tindakan nyata yang tepat, stabilitas dan keamanan global akan terancam.
“Kita harus mencegah terulangnya sejarah kelam ketika dunia benar-benar hancur oleh perang. Kami sebagai anggota parlemen global harus mengambil peran utama dalam mendesak penerapan semua instrumen hukum internasional yang relevan yang disepakati untuk memerangi intoleransi,” papar Fadli.
Lebih jauh, Fadli mengingatkan, PBB khususnya Dewan Keamanan dituntut untuk terus bertindak. Keadilan global harus ditegakkan secara konsisten dan adil.
Fadli mengajak seluruh negara anggota IPU untuk mulai mempertimbangkan membuat PBB lebih kuat dan lebih efektif dalam menerapkan koeksistensi damai dan masyarakat inklusif.
“Kami mengecam keras sikap negara-negara yang jelas-jelas menunjukkan kemunafikan dan standar ganda mereka dalam menyikapi intoleransi, diskriminasi rasial, pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan,” tutur legislator dapil Kabupaten Bogor ini.
Menutup pernyataannya, Fadli menekankan, dunia harus bebas dari sisa-sisa mentalitas kolonial yang cenderung menempatkan orang lain sebagai orang yang tidak bermartabat untuk dieksploitasi lebih lanjut.
“Kita tidak boleh membiarkan negara mana pun berada di atas hukum internasional. Kita semua sama di depan hukum,” pungkas Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam 2014-2019 ini.
Hadir delegasi Indonesia dalam sesi general debate tersebut antara lain: Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera, Hafizs Tohir serta Anggota BKSAP Himmatul Aliyah, Krisdayanti dan Adriana Dondokambey.****
