Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai yang membuka peluang masyarakat sipil menduduki jabatan utama di lingkungan Polri. Sahroni menilai usulan tersebut tidak tepat.
“Pak Pigai jangan usulin yang enggak-enggak. Urusin pelanggaran HAM aja, banyak sekali yang harus dibela,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Pigai sebelumnya mengusulkan agar revisi UU Polri memberi ruang bagi kalangan sipil mengisi jabatan strategis non-operasional, seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat prinsip supremasi sipil dan profesionalisme kepolisian.
Namun, Sahroni menegaskan Polri sebagai alat negara memiliki mekanisme tersendiri dalam pengisian jabatan. Ia menilai fokus utama Pigai seharusnya tetap pada isu-isu HAM yang masih membutuhkan perhatian besar.****
