Fajarasia.id – Budaya patriarki di ruang pengambilan keputusan legislatif masih menjadi tantangan nyata. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa representasi perempuan di parlemen Indonesia baru mencapai 22,2 persen, jauh di bawah ambang batas 30 persen yang diakui global sebagai standar representasi bermakna.
“Seringkali perempuan harus bekerja dua kali lebih keras, bicara lebih lantang, dan berpikir lebih cerdas agar didengar,” ungkap Irine dalam forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting yang digelar secara hybrid di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Irine menekankan pentingnya peran male champions atau anggota laki-laki yang aktif mendorong kesetaraan gender. Menurutnya, dukungan mereka menjadi jembatan untuk memecah kebuntuan patriarki di parlemen. “Ketika rekan laki-laki menyuarakan hal yang sama, suara perempuan mendapat dorongan lebih kuat,” jelasnya.
Meski DPR RI telah menghasilkan enam undang-undang perlindungan perempuan, angka keterwakilan tetap stagnan. Irine menilai solusi harus datang dari perubahan struktural dan kultural. Secara struktural, regulasi kuota 30 persen perempuan di partai politik harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar formalitas. Sementara secara kultural, norma sosial yang membatasi perempuan perlu diubah melalui peran tokoh sentral dan kebijakan inklusif.
“Perempuan tidak boleh sekadar hadir secara simbolik. Mereka harus benar-benar menjadi bagian dari pengambilan keputusan publik,” tegasnya.
Dengan sinergi gender yang lebih kuat, Irine berharap parlemen Indonesia mampu menghadirkan keputusan yang lebih adil dan representatif bagi seluruh masyarakat.****
