Fajarasia.co – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang berharap, pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat. Utamanya setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu, menurutnya, agar menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetap berada pada tren positif. “Pertumbuhan ekonomi kita ditopang hampir 60 persen daripada daya beli rumah tangga,” katanya Selasa (6/9/2022).
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat, setelah penyesuaian harga BBM. Pengawasan ketat dilakukan agar pengusaha transportasi tidak menaikan ongkos terlalu tinggi.
“Kenaikan BBM 30 persen, jangan sampai transportasi naik 50 persen,” ujarnya. “Artinya tetap pada posisi sebagaimana agar sesuai daya beli masyarakat kita.”
Selain itu, lanjut Sarman, pemerintah juga harus menyalurkan bantalan sosial senilai Rp24,17 triliun dengan tepat sasaran dan tepat waktu. “Dalam hal ini agar daya beli masyarakat kita terjaga,” ucapnya.
Sarman juga berharap agar pemerintah tidak menghentikan stimulus dan relaksasi kepada pengusaha. Stimulus dan relaksasi itu diberikan pemerintah untuk membantu pengusaha mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Sebab, saat ini dunia usaha sedang dalam proses pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19. “Relaksasi yang diharapkan tetap dipertahankan sampai ekonomi kita boleh kembali,” katanya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, pemerintah optimistis dapat menjaga daya beli masyarakat. Itu ditegaskannya, menjawab kekhawatiran ekonom terkait inflasi dapat naik 3 persen, akibat penyesuaian harga BBM.
Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
Abraham membenarkan bantalan BBM hanya disediakan pemerintah selama 4 ke depan. Namun untuk menjaga agar inflasi tidak terus meningkat, pemerintah katanya juga meningkatkan anggaran program-program unggulan lainnya.
“Pemerintah punya berbagai program seperti program KUR, Keluarganya Harapan, sembako, Kartu Indonesia Pintar lalu juga BPJS,” katanya. “Tahun ini totalnya Rp431 triliun, tahun depan Rp479 triliun, artinya perlindungan sosial naik 11 persen, naik sampai 2023.”*****
