Fajarasia.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan telah menghadirkan keadilan energi hingga ke wilayah pesisir. Dengan adanya SPBU ini, nelayan bisa mendapatkan BBM dengan harga sesuai ketetapan pemerintah dan akses yang lebih dekat dari tempat tinggal.
“Para nelayan bersyukur dengan adanya SPBU nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga sesuai ketetapan pemerintah,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, saat meninjau SPBU nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (23/12/2025).
Sebelumnya, nelayan harus membeli solar di atas harga resmi SPBU. Kini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp6.800 per liter. Selain itu, jarak SPBU terdekat yang sebelumnya mencapai 21 kilometer kini tak lagi menjadi kendala.
SPBU nelayan ini dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Erika menambahkan, nelayan di Donggala juga sudah memahami mekanisme penggunaan surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan bisa dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan lain yang menunjang operasional. Ia juga mengapresiasi sistem operasional SPBU nelayan yang sudah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan operasional SPBU Nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan bisa diakses penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” katanya.
Sebagai Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Erika juga meninjau Integrated Terminal (IT) Donggala dan SPBU di Kota Palu. Ia memastikan pasokan BBM selama libur akhir tahun dalam kondisi aman.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan semua berjalan lancar,” ungkapnya.
Harya menambahkan, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan naik sekitar 5 persen untuk gasoline, sementara gasoil relatif stabil. Pengecekan kualitas dan kuantitas BBM juga dilakukan, dan hasilnya memenuhi standar pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan penyalur BBM khusus nelayan.
“Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan,” ujarnya.
