Fajarasia.id – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti dampak konflik internal di Sudan terhadap hubungan perdagangan dengan Indonesia. Hingga akhir 2025, nilai perdagangan RI-Sudan tercatat sekitar USD 50 juta, turun signifikan dibandingkan periode sebelum konflik.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyebut situasi keamanan yang belum stabil membuat aktivitas perdagangan dan investasi kedua negara ikut terganggu. Meski begitu, Indonesia tetap melihat Sudan sebagai mitra strategis jangka panjang.
“Ke depan, Indonesia melihat Sudan memiliki posisi penting sebagai gerbang menuju ekonomi halal Afrika. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan global di sektor ekonomi halal,” ujar Syahrul usai pertemuan dengan Dubes Sudan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Syahrul menambahkan, kesamaan sebagai negara mayoritas Muslim serta keanggotaan dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi modal penting untuk membangun kembali kerja sama ekonomi yang lebih kuat. Menurutnya, pemulihan hubungan harus dilakukan bertahap seiring dengan upaya perdamaian dan stabilisasi di Sudan.
“Banyak peluang investasi di sana, apalagi sebagai sesama negara Muslim. Indonesia dan Sudan juga sama-sama aktif di lembaga internasional,” jelas politisi PKS itu.
BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama antarparlemen agar tercipta iklim kondusif bagi perdagangan dan investasi. Kerja sama ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara.
Dengan posisi Sudan sebagai pintu masuk ke Afrika dan Indonesia sebagai kekuatan di ASEAN, peluang kerja sama halal dinilai bisa menjadi sektor unggulan yang mempererat hubungan bilateral.
