Fajarasia.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen menurunkan biaya logistik melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Hal ini disampaikan Koordinator Kelompok Kerja Pembiayaan dan Analisis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Widodo Ramadyanto.
Menurutnya, pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan insentif fiskal berupa pengurangan PPN untuk jasa pengiriman paket. “Insentif ini mengeluarkan belanja perpajakan 364 miliar untuk jasa pengiriman paket,” kata Widodo dalam webinar Tenggara Strategics, Sabtu (23/11/24).
Ia mengatakan, langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan ekosistem logistik yang lebih kompetitif dan efisien. Hal ini krusial karena dapat memberikan dampak besar pada e-commerce, UMKM, dan pelaku usaha lainnya.
Menurutnya, pemerintah mendorong optimalisasi National Logistics Ecosystem (NLE) yang telah mencapai implementasi 97 persen. Namun, ia menilai bahwa sektor logistik darat masih perlu mendapat perhatian lebih, mengingat perannya yang vital.
Ia optimis, dengan dukungan kebijakan fiskal yang berkesinambungan, sektor logistik dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Logistik yang efisien tidak hanya menekan biaya ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global,” katanya.***
