Fajarasia.id – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum mencapai konsensus untuk mendukung pemilihan umum Myanmar yang digelar pasca kudeta militer 2021. Pemilu tersebut menuai sorotan karena mengecualikan kelompok pro-demokrasi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai legitimasi hasilnya.
Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, yang memimpin pertemuan para Menlu ASEAN, menyampaikan bahwa sebagian anggota masih meneliti hasil pemilu tersebut. Namun, secara kolektif ASEAN belum memberikan dukungan resmi. “Sejauh pandangan kolektif ASEAN, belum ada dukungan pada saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2026).
Meski junta militer menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021, Myanmar tetap tercatat sebagai salah satu dari 11 anggota ASEAN. Namun, blok regional ini menolak mengakui legitimasi pemerintahan militer.
Myanmar sendiri menggelar pemilu tiga tahap sejak akhir Desember hingga Minggu lalu. Partai dukungan junta mengklaim kemenangan dan menyatakan pemerintahan baru akan mulai menjabat pada April mendatang.
Dalam pertemuan ASEAN yang pertama di bawah kepemimpinan Filipina, pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar menggambarkan pemilu sebagai proses “damai” dengan partisipasi besar masyarakat. Namun, Lazaro menekankan bahwa ASEAN hanya bisa mengubah pendiriannya jika tercapai konsensus bersama. “Kami lebih suka Myanmar tetap bersama ASEAN. Namun, harus ada progres tertentu dalam situasi saat ini,” katanya.
Selain Myanmar, pertemuan juga membahas usulan Kode Etik Laut China Selatan untuk meredakan ketegangan di wilayah sengketa. Lazaro menyebut pertemuan tatap muka bulanan sedang direncanakan, sejalan dengan target Filipina menyelesaikan negosiasi tahun ini.
Filipina dan China kerap berhadapan di laut akibat klaim tumpang tindih. Beijing masih menolak keputusan arbitrase internasional 2016 yang membatalkan dasar klaim mereka. Sengketa ini juga melibatkan Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, serta Taiwan.
Situasi Myanmar dan dinamika Laut China Selatan menunjukkan tantangan besar bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Tanpa konsensus, posisi ASEAN terhadap pemilu Myanmar masih menggantung, sementara negosiasi kode etik laut menjadi ujian lain bagi soliditas blok regional ini.
