Fajarasia.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Angka ini melebar dari target awal 2,53 persen dan proyeksi semesteran 2,78 persen, mendekati ambang batas defisit yang ditetapkan undang-undang sebesar 3 persen.
“Walau melembung, kami pastikan tetap di bawah 3 persen,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, Kamis (8/1).
Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp3.005,1 triliun. Dari sisi penerimaan perpajakan, tercatat Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.490,9 triliun.
- Pajak: Rp1.917,6 triliun (87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun)
- Kepabeanan & cukai: Rp300,3 triliun (99,6 persen dari target Rp301,6 triliun)
- PNBP: Rp534,1 triliun (104 persen dari target Rp513,6 triliun)
- Hibah: Rp4,3 triliun (733 persen dari target Rp600 miliar)
Belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.
- Belanja pemerintah pusat: Rp2.602,3 triliun (96,3 persen dari target)
- Belanja K/L: Rp1.500,4 triliun (129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun)
- Belanja non-K/L: Rp1.102 triliun (71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun)
- Transfer ke daerah: Rp849 triliun (92,3 persen dari target Rp919,9 triliun)
Keseimbangan primer mencatat defisit Rp180,7 triliun, jauh lebih lebar dari target awal Rp63,3 triliun. Sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun dengan SILPA sebesar Rp48,9 triliun.
Purbaya menegaskan pelebaran defisit bukan karena lemahnya pengendalian belanja, melainkan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
“Kenapa nggak potong belanja agar defisit kecil? Karena ketika ekonomi kita turun, stimulus harus tetap dijaga. Ini cara pemerintah memastikan ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN,” jelasnya.
