Fajarasia.co – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni meminta pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan dengan ketat. Hal itu bertujuan untuk menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami meminta seluruh pihak ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos ini,” kata Lisda kepada wartawan, Senin(5/9/2022). “Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab atau pihak mana pun yang memotong,” ujarnya.
Lisda juga mengingatkan jangan sampai dana yang diterima masyarakat tak sesuai jumlahnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BLT harus diawasi dengan ketat untuk menghindari kecurangan.
Lebih jauh, politisi Partai Nasdem ini mengimbau petugas terkait persoalan data yang terus menjadi polemik. Dia meminta agar tidak ada temuan manipulasi data yang bisa merugikan masyarakat.
“Jangan sampai yang menerima bukan orang yang berhak sehingga BLT menjadi tidak tepat sasaran,” katanya. Termasuk juga dengan indikasi data ganda penerima bansos.
Lisda mengapresiasi penyaluran BLT sebagai pengalihan subsidi BBM. Menurut dia, hal itu dapat menjaga daya beli masyarakat saat terdampak kenaikan harga BBM.
“Kami mendukung program ini karena memang berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya. Apalagi jika dibandingkan dengan subsidi BBM, yang faktanya lebih banyak dinikmati masyarakat berkecukupan.
Karena itu, Lisda berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan program tersebut. Termasuk dengan total anggaran bantuan sosial yang disiapkan sebesar Rp24,17 triliun.
“Semoga BLT BBM tersebut benar-benar diberikan kepada KPM atau masyarakat miskin,” ucapnya. Selain itu, lanjut Lisda, konsisten dengan anggaran yang disiapkan.
BLT adalah satu dari tiga jenis bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Lainnya, subsidi upah untuk pekerja bergaji Rp3,5 juta/bulan serta alokasi 2 persen dana transfer umum untuk subsidi transportasi.****