AICHR Dorong ASEAN Gunakan Sarana Tekan Junta Militer

AICHR Dorong ASEAN Gunakan Sarana Tekan Junta Militer

Fajarasia.id – Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) mendorong ASEAN menggunakan seluruh sarana, sebagai upaya menekan junta militer Myanmar untuk berdialog. Hal itu disampaikan Wakil Indonesia untuk AICHR, Yuyun Wahyuningrum, Minggu (29/1/2023), di Jakarta.

“Sekarang masih banyak yang belum digunakan ASEAN dalam mendorong ini, salah satunya menggunakan mekanisme HAM nya ASEAN kita belum dilibatkan. Kemudian, apakah ASEAN bisa meminta partisipasi Myanmar dari perspektif ekonomi,” kata Yuyun ketika ditemui usai “Kickoff” Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, di Bundaran HI.

“Kita belum tahu ya apakah bentuknya sanksi atau bentuk yang lain. Tapi, ada beberapa tools (sarana) di dalam ASEAN yang belum dipakai,” ujar Yuyun.

Selanjutnya Yuyun menyebut, mekanisme HAM dan tekanan ekonomi belum digunakan ASEAN, untuk meminta partisipasi junta militer. Meski, disadari ASEAN belum menerapkan sanksi kepada negara anggota.

“Misalnya HAM, itu belum dipakai dan ekonomi pressure (tekanan) berdasarkan ekonomi itu belum. Saya tidak tahu ya karena tidak ada garansi bahwa ini akan bisa,” ucap Yuyun.

“Tapi sepertinya ASEAN harus menggunakan semua cara untuk membuat Tatmadaw mau dialog. Setelah itu, mau tidak masyarakat di dalamnya berdialog karena sekarang tidak ada yang mau dialog,” ujar Yuyun.

Menurut Yuyun, meski terkesan buntu dengan tidak adanya kerja sama signifikan dari Tatmadaw. Namun, pihaknya menilai penting bagi ASEAN untuk menemukan mekanisme serupa dengan tidak mengundang perwakilan pemerintah Myanmar.

“ASEAN itu sebetulnya tidak ada mekanisme sanksi. Satu-satunya yang dilakukan adalah dengan tidak mengundang wakil negara untuk hadir di KTT,” katanya.

1 Februari mendatang krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar memasuki tahun kedua. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menyatakan siap membantu menemukan solusi namun seluruh keputusan berada di tangan masyarakat.

“Ini kan negara yang berdaulat, jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu sebagai keluarga kita siap bantu. Teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks, tapi kita sebagai keluarga siap bantu,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam kesempatan yang sama.

“Kita selalu sampaikan pesan kepada junta militer bahwa implementasi Five Points of Consensus (Lima Poin Konsensus). Yakni pendekatan ASEAN satu-satunya pendekatan untuk membantu Myanmar,” katanya.

Retno memastikan pertemuan Pusat Koordinasi ASEAN (ACC) dan para Menlu ASEAN (AMM) pada 3 – 4 Februari di Jakarta, hanya mengundang perwakilan non pemerintah Myanmar. “Kita undang sebagai negara, tapi at non political level,” ucap Menlu Retno.***

Pos terkait