Fajarasia.id – Penerbitan obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, skema tersebut membutuhkan aturan yang kuat untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, terutama karena aset milik pemerintah daerah tidak dapat diperlakukan seperti aset perusahaan swasta.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan mekanisme penyelesaian kewajiban apabila pemerintah daerah mengalami gagal bayar. Menurut dia, fasilitas publik seperti rumah sakit dan pasar tidak bisa begitu saja disita atau dilelang untuk melunasi utang.
“Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misbakhun mengusulkan skema penggabungan atau bundling aset. Melalui mekanisme ini, aset fasilitas pelayanan publik atau public service obligation (PSO), seperti rumah sakit dan pasar, dapat dikombinasikan dengan aset komersial milik pemerintah daerah.
Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian terhadap pengelolaan risiko dan mekanisme pembayaran kewajiban obligasi tanpa mengorbankan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, Misbakhun menilai perlu ada pengaturan yang memungkinkan Bank Indonesia (BI) menyerap obligasi daerah di pasar sekunder. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pasar obligasi daerah.
Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur BI Destry Damayanti menyarankan pemerintah daerah lebih mengutamakan penerbitan project bonds dibandingkan general bonds.
Menurut Destry, obligasi yang diterbitkan berdasarkan proyek tertentu memiliki sumber pendapatan yang lebih jelas. Dengan demikian, arus kas dari proyek tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.
“Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah,” jelas Destry.
Destry juga menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam penerbitan obligasi daerah. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain batas maksimal utang daerah sebesar 75 persen dari pendapatan daerah dan debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5.
Selain itu, pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga pemeringkat serta penyedia fasilitas peningkatan kualitas kredit atau credit enhancement untuk memperkuat kepercayaan investor.
Dia juga mengingatkan pentingnya kepastian regulasi agar kebijakan pembiayaan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.
“Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ,” pungkasnya.
Pembahasan tersebut menegaskan bahwa obligasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan. Kepastian hukum, sumber pembayaran yang terukur, disiplin fiskal, serta perlindungan terhadap fasilitas publik menjadi faktor penting agar instrumen pembiayaan tersebut dapat berjalan berkelanjutan.****





