Fajarasia.id — Usulan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kurikulum sekolah menuai tanggapan mendalam dari DPR RI. Komisi X DPR meminta pemerintah mengkaji secara matang dari sisi urgensi, efektivitas, hingga risiko menambah beban belajar peserta didik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa meski pemenuhan gizi krusial bagi kualitas pendidikan, upaya tersebut tidak harus diwujudkan dengan menjadikan MBG sebagai mata pelajaran tersendiri. Menurutnya, pemahaman mengenai pola makan sehat cukup diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
“Secara kebijakan hal tersebut memungkinkan, tetapi harus dikoordinasikan dengan kementerian membidangi pendidikan dan dikaji berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program,” ujar Lalu, Jumat (30/10/2026).
Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana mendesak perlunya riset empiris sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan apakah persoalan gizi buruk selama ini berakar dari minimnya pengetahuan atau keterbatasan ekonomi keluarga untuk menyediakan makanan layak.
Bonnie juga menyoroti efektivitas program dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap kelelahan mental atau burnout siswa jika program tersebut ditransformasikan menjadi tugas atau materi pelajaran tambahan.
“Jangan sampai tujuan baik itu tidak menghasilkan kebaikan karena tidak mempertimbangkan beban siswa. Lebih baik dihindari ketimbang anak-anak mengalami burnout,” tegas Bonnie.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengusulkan edukasi gizi disisipkan saat jam makan MBG berlangsung di sekolah—misalnya jam 10.00 untuk kelas rendah dan jam 12.00–13.00 untuk kelas tinggi. Ia menilai momentum tersebut tepat untuk memberi pencerahan kepada siswa mengenai pentingnya asupan karbohidrat, protein, dan sayuran tanpa mengganggu jam pelajaran utama.***
