Taruhan Kredibilitas BNI di Tengah Pusaran Sengketa Kredit

Taruhan Kredibilitas BNI di Tengah Pusaran Sengketa Kredit

Fajarasia.id — Reputasi dan kredibilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diuji seiring mencuatnya dugaan pelanggaran prosedur perbankan dalam sengketa kredit bernilai belasan miliar rupiah. Kasus yang melibatkan PT Manolo Putra, sejumlah debitur, serta dugaan keterlibatan tiga oknum pegawai BNI ini dinilai berpotensi mengikis kepercayaan publik jika tidak ditangani secara transparan.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Cellica Nurrachadiana, memperingatkan bahwa penyelesaian perkara yang berlarut-larut tanpa keterbukaan dapat mencoreng nama baik BNI sebagai salah satu bank BUMN utama di Indonesia.

“Masalah ini harus dibuka secara terang benderang. Jika ada pelanggaran hukum, harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Cellica di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Risiko Operasional Transaksi Informal

Persoalan ini bermula dari skema pinjam-meminjam dana antarnasabah. Direktur Utama PT Manolo Putra, Sirman Silitonga, disebut memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang kesulitan melunasi kewajiban kredit di BNI. Dana perantara tersebut kemudian digunakan untuk mencicil utang kepada bank.

Namun, mandeknya pengembalian pinjaman memicu sengketa keperdataan antarnasabah. BAM DPR menyoroti hadirnya tiga oknum pegawai BNI yang diduga memfasilitasi transaksi informal di luar mekanisme resmi perbankan tersebut.

“Ternyata ada peran tiga oknum karyawan BNI. Ini harus menjadi perhatian. Motifnya apa dan mengapa mereka memfasilitasi transaksi seperti ini, padahal nilainya mencapai belasan miliar rupiah,” tutur Cellica.

Ujian Tata Kelola dan Kepatuhan Internal

Keterlibatan oknum pegawai dalam transaksi pribadi antarnasabah dinilai mencederai prinsip *good corporate governance* (GCG) dan standar operasional prosedur (SOP) perbankan.

DPR pun mendorong manajemen BNI untuk segera mengambil langkah konkret melalui mediasi antarpihak, pengetatan pengawasan internal, serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran etika maupun ketentuan perbankan.

Kepastian hukum dan penegakan disiplin pegawai menjadi kunci utama bagi BNI untuk menjaga integritas korporasi serta merawat kepercayaan nasabah di industri keuangan nasional.****

Pos terkait