Fajarasia.id — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 82,89 triliun mendapat sejumlah catatan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta. Sorotan mencakup target pendapatan daerah, risiko utang, belanja modal, hingga kualitas pelayanan publik.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Penyampaian itu dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan penjelasan mengenai Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa (13/10/2026).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, setiap fraksi telah membahas rancangan anggaran tersebut dan menyampaikan catatan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Berkenaan dengan hal tersebut, fraksi-fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda dimaksud, yang hasilnya akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Ima, Selasa (20/10/2026).
Persoalan kemampuan fiskal menjadi perhatian sejumlah fraksi. Fraksi PAN mempertanyakan ketergantungan Jakarta terhadap transfer pemerintah pusat, kontribusi dividen badan usaha milik daerah (BUMD), serta tingginya proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Risiko penerbitan obligasi daerah juga menjadi perhatian.
Senada, Fraksi PKS menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran, penurunan belanja modal, dan risiko pembiayaan melalui obligasi. PKS mendorong pemerintah mengkaji Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan.
Fraksi Golkar turut mempertanyakan peningkatan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo di tengah penurunan belanja modal serta meningkatnya ketergantungan pada utang. Golkar meminta pemerintah menetapkan target pendapatan yang realistis dan melakukan uji ketahanan fiskal.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Perindo menekankan pentingnya transparansi Dana Bagi Hasil (DBH), efisiensi belanja, pengelolaan obligasi daerah, serta peningkatan akuntabilitas BUMD.
Fraksi NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan pengelolaan aset parkir. Adapun Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya mengukur keberhasilan APBD berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, disertai pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan anggaran.
Selain persoalan fiskal, sembilan fraksi memberikan perhatian terhadap layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, serta perlindungan kelompok rentan.
Fraksi PSI mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan non-ASN dengan gaji pokok minimal setara upah minimum provinsi (UMP). Fraksi ini juga mengusulkan beasiswa kedokteran bagi warga kurang mampu, perluasan sekolah swasta gratis, serta perbaikan ketepatan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan sosial pangan.
Fraksi PKB meminta pemerintah mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Fraksi tersebut juga menyoroti rencana kenaikan tarif layanan kesehatan non-subsidi, percepatan penanganan banjir, kesiapan anggaran pengelolaan sampah, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk santri dan pesantren.
Fraksi PKS turut meminta perluasan program sekolah swasta gratis, termasuk madrasah, percepatan pembangunan RSUD Cakung dan Puskesmas Cipedak, serta peningkatan layanan air bersih dan penanganan banjir.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat-Perindo meminta perbaikan data penerima bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Fraksi NasDem menyoroti perlindungan pegawai non-ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, penerapan sistem tiket berbasis akun pada Mikrotrans, serta validitas data penerima bantuan sosial.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD perlu diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Penguatan sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan transportasi publik juga menjadi perhatian fraksi tersebut.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta evaluasi subsidi transportasi, validasi data penerima bantuan sosial, dan percepatan penanganan sampah. Fraksi Gerindra mendorong perluasan sekolah swasta gratis, peningkatan layanan kesehatan, penataan permukiman kumuh, serta penguatan pengawasan Inspektorat.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Jawaban pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi menunjukkan bahwa pembahasan anggaran tidak hanya menyangkut besarnya alokasi dana, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal dan memastikan belanja daerah memberikan manfaat bagi warga.
Dengan nilai rancangan anggaran mencapai Rp 82,89 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan target pendapatan dapat dicapai secara realistis, risiko pembiayaan terkendali, dan program prioritas benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta.****
