Fajarasia.id – Rencana Indonesia mendatangkan hingga 30 juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab (UEA) mendapat perhatian dari kalangan DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan dan melakukan kajian menyeluruh sebelum kerja sama tersebut direalisasikan.
Menurut Rivqy, potensi tambahan pasokan energi dari negara sahabat merupakan kabar yang patut diapresiasi. Namun, langkah tersebut tetap harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan nasional.
Ia menekankan pentingnya mengkaji berbagai aspek, mulai dari mekanisme impor, kualitas minyak mentah yang akan diterima, hingga kemampuan kilang dalam negeri untuk mengolah pasokan tersebut secara optimal.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperhitungkan dampaknya terhadap kebutuhan impor energi nasional, biaya pengadaan bahan bakar, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi fiskal negara secara keseluruhan.
Rivqy menilai prinsip kehati-hatian harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan strategis di sektor energi. Menurutnya, kerja sama internasional perlu tetap menempatkan kepentingan Indonesia sebagai prioritas utama.
Perhatian terhadap rencana impor itu muncul setelah Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi memperoleh pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari UEA.
Pernyataan tersebut sempat memunculkan optimisme karena disebut sebagai dukungan yang dapat membantu kebutuhan energi nasional. Namun, pemerintah kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut terkait status kerja sama tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum menjadi keputusan final.
Dengan kata lain, berbagai aspek teknis, ekonomi, dan kebijakan masih akan dibahas sebelum ada langkah lanjutan yang diambil pemerintah.
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, wacana pasokan minyak dari UEA menjadi peluang menarik bagi Indonesia. Namun, DPR mengingatkan bahwa setiap kerja sama strategis harus melalui perhitungan yang cermat agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin muncul di kemudian hari.****
