Fajarasia.id — Dinamika politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menghangat. Dua partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mulai membangun komunikasi intensif di tingkat elite hingga parlemen untuk merespons persoalan ini.
Sinyal kerja sama tersebut mencuat setelah Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengonfirmasi adanya kontak langsung dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Terakhir saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan ke saya bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait polemik ijazah ini,” ujar Kholid, Rabu (28/10/2026). Ia menegaskan PKS terus membuka pintu dialog dengan kekuatan politik lain di Senayan.
Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli membenarkan adanya pertemuannya antarsekjen tersebut. Menurutnya, langkah PDIP tidak berhenti pada PKS, tetapi juga menjangkau partai-partai politik lain di DPR RI.
“Betul, Mas Hasto telah bertemu dengan Sekjen PKS dan PDI Perjuangan juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain. Hal ini penting karena menyangkut marwah konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Guntur, Sabtu (31/10/2026).
Guntur menekankan bahwa persamuhan informal ini krusial untuk mencegah berulangnya dugaan penyelewengan aturan dalam penataan tata kelola politik nasional.
Menanggapi hasil obrolan tingkat sekjen tersebut, PKS bergerak cepat. Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pimpinan partai telah menginstruksikan fraksi di DPR untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut secara formal.
Mardani menyebutkan bahwa opsi penggunaan hak-hak konstitusional DPR, seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat, akan terkonfirmasi begitu masa reses DPR berakhir.
“Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antar-sekjen. Keputusan MK adalah fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk menjaga tata kelola bernegara tetap sehat, terlebih PKS menerima begitu banyak aspirasi dari masyarakat,” tegas Mardani.****
