Fajarasia.id — Kementerian Sosial menargetkan separuh atau 50 persen penduduk Indonesia terintegrasi ke dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026. Langkah ini ditempuh guna membenahi akurasi data dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran bagi warga miskin serta rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penggunaan teknologi digital diupayakan untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar mempermudah proses administrasi. Hal tersebut ditegaskannya saat meluncurkan Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” katanya melalui rilis yang diterima Redaksi pada Senin (5/10/2026)
Guna meminimalkan risiko kesalahan penyaluran bantuan, pemerintah mengombinasikan pelbagai basis data nasional, mulai dari kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS, hingga data sektoral dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Hukum.
Sistem Perlinsos Digital juga dilengkapi fitur pemutakhiran partisipatif, di mana masyarakat dapat mengajukan usulan warga yang berhak maupun menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai. Verifikasi identitas penerima bantuan turut diperketat memanfaatkan teknologi pemindaian wajah (biometric).
Untuk menjangkau warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi, pemerintah merangkul pengurus RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers sebagai Agen Perlinsos. Skema digitalisasi bantuan sosial ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota sebelum ditargetkan berlaku secara nasional pada 2027.
