Fajarasia.id — Demonstrasi nasional menentang kenaikan biaya hidup dan harga bahan bakar di Prancis berujung kerusuhan. Hampir 2.400 orang ditangkap, sementara sekitar 1.000 polisi dan personel gendarmerie dilaporkan terluka dalam bentrokan yang terjadi sepanjang akhir pekan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui adanya kegagalan aparat dalam mengantisipasi aksi massa tersebut. Meski demikian, ia menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez yang merasa bertanggung jawab atas kekacauan itu.
Dikutip dari pernyataan Istana Elysee, Senin (19/10/2026), Macron meminta Nunez memastikan transparansi terkait kelemahan perencanaan dan intelijen yang berujung pada kekerasan.
Macron juga menginstruksikan penerapan metode operasional baru bagi pasukan keamanan agar penanganan demonstrasi dan aksi penjarahan dapat dilakukan lebih efektif pada masa mendatang.
Nunez sebelumnya mengakui bahwa aparat kepolisian di berbagai wilayah telah kehilangan kendali atas situasi selama demonstrasi berlangsung. Ia bahkan menyatakan telah mengajukan pengunduran diri karena merasa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Aksi pada Sabtu (17/10/2026) melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, pekerja, pensiunan, petani, aktivis lingkungan, hingga kelompok antifasis.
Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kenaikan biaya hidup dan ketimpangan sosial yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Serikat pekerja Prancis, CGT, memperkirakan jumlah peserta demonstrasi secara nasional mencapai 500.000 orang.
Namun, aksi yang semula menjadi saluran penyampaian aspirasi itu di sejumlah lokasi berubah menjadi kekerasan. Kelompok perusuh dilaporkan terlibat bentrokan dengan polisi, menjarah toko, serta membakar fasilitas publik dan properti milik swasta.
Salah satu bangunan yang terdampak adalah balai kota bersejarah di Limoges.
Pemerintah Prancis sebelumnya mengerahkan puluhan ribu personel keamanan untuk mengantisipasi demonstrasi. Kementerian Dalam Negeri kemudian mengoreksi informasi awal mengenai jumlah personel dan menyebut sebanyak 60.000 polisi serta gendarme telah dimobilisasi, termasuk 5.000 personel di Paris.
Kerusuhan tersebut menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Macron. Sejumlah politikus oposisi mendesak agar Nunez diberhentikan karena dinilai gagal mengantisipasi eskalasi demonstrasi.
Penyelenggara aksi berharap mobilisasi ini dapat membangkitkan kembali semangat gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests yang mengguncang pemerintahan Macron pada 2018–2019.
Momentum demonstrasi juga menjadi perhatian politik karena Prancis dijadwalkan menggelar pemilihan presiden untuk menentukan pengganti Macron sekitar enam bulan mendatang.
Pawai di Paris pada Sabtu dipimpin Jean-Luc Melenchon, tokoh partai kiri France Unbowed. Ia mengkritik pemberitaan media mengenai kerusuhan dan menegaskan bahwa sebagian besar demonstrasi berlangsung damai.
Sebaliknya, Marine Le Pen dari partai sayap kanan National Rally menuduh Melenchon melegitimasi kekerasan dan mendorong negara menuju kekacauan.
Jordan Bardella, penerus Le Pen sebagai pemimpin National Rally, juga mengecam kelompok yang terlibat kerusuhan. Ia menilai tindakan mereka merusak legitimasi tuntutan sosial yang disampaikan masyarakat.
Kritik terhadap aksi kekerasan juga datang dari Wali Kota Marseille, Benoit Payan, yang berasal dari kubu kiri.
Ia menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak fasilitas umum maupun menyerang aparat keamanan.
Payan menyampaikan kritik tersebut kepada saluran berita BFMTV. Menurut dia, tindakan destruktif justru mengancam persatuan masyarakat dan merusak tujuan demonstrasi.
Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok radikal berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial.
Kerusuhan itu sekaligus memberi amunisi politik bagi kelompok sayap kanan untuk memperkuat narasi mengenai keamanan dan ketertiban di Prancis.
Di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup, pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan ganda: memulihkan keamanan sekaligus merespons keresahan sosial yang mendorong ratusan ribu warga turun ke jalan.****
