Fajarasia.id — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh, termasuk sertifikasi kompetensi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Melalui pelatihan vokasi, peserta diharapkan memiliki kompetensi yang relevan sehingga peluang memasuki pasar kerja semakin terbuka.
Pembangunan balai pelatihan di berbagai daerah juga ditargetkan memperluas jangkauan layanan pelatihan, sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan.
Yassierli menjelaskan, pengembangan pelatihan vokasi perlu didasarkan pada kebutuhan nyata pasar kerja. Untuk itu, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Data tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan perusahaan. Dengan pemetaan yang lebih baik, program pelatihan diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan yang dibutuhkan industri.
Menurut Yassierli, kompetensi menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan perusahaan dalam menilai calon tenaga kerja. Karena itu, pendekatan skill-first atau mengutamakan keterampilan perlu semakin dikembangkan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” katanya.
Pendekatan tersebut menempatkan kemampuan praktis dan penguasaan keterampilan sebagai pertimbangan penting dalam proses perekrutan, di samping latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
Kemnaker menilai penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha dan industri.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar materi pelatihan, kompetensi yang diajarkan, dan sertifikasi yang diberikan sesuai dengan standar serta kebutuhan pekerjaan.
Melalui target pembangunan 60 balai pelatihan kerja dan pelatihan bagi 1 juta orang, pemerintah berupaya memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi.
Keberhasilan program ini nantinya akan bergantung pada pemerataan akses pelatihan, relevansi keterampilan yang diajarkan, serta kemampuan lulusan memanfaatkan kompetensinya untuk memasuki dunia kerja.***
