Fajarasia.id – Pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menegaskan tidak antikritik terhadap masukan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta keterbukaan terhadap kritik dibuktikan melalui perbaikan nyata dalam pelaksanaan program tersebut.
Charles menilai, kesediaan mendengarkan kritik tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang selama ini disampaikan masyarakat sipil.
“Menurut saya, ada perbedaan besar antara mau mendengarkan kritik dan mau menjalankan saran atau rekomendasi yang diberikan. Selama ini masyarakat sipil sudah berulang kali menyampaikan kritik dan rekomendasi perbaikan terhadap program MBG. Persoalannya, sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh BGN?” kata Charles kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Ia menyoroti masih berulangnya kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Menurut Charles, jumlah korban yang disebut telah mendekati 60 ribu orang merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai kendala teknis biasa.
“Faktanya, kasus keracunan MBG masih terus terjadi. Bahkan jumlah korban keracunan sudah mendekati 60 ribu orang. Ini bukan angka kecil. Ini puluhan ribu warga, terutama anak-anak, yang seharusnya mendapatkan manfaat program pemerintah, tetapi justru mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.
Charles berpandangan, persoalan MBG tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperketat pengawasan atau memberikan sanksi kepada pelaksana di lapangan. Menurut dia, pemerintah juga perlu mengevaluasi desain penyelenggaraan program secara menyeluruh.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah penggunaan model dapur terpusat yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam jumlah besar. Model tersebut, kata Charles, memiliki risiko keamanan pangan yang perlu diperhitungkan secara serius.
Karena itu, ia kembali mendorong penerapan dapur berbasis sekolah agar proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.
“Saya sudah berulang kali mendorong perubahan desain pelaksanaan MBG, termasuk penerapan dapur berbasis sekolah agar proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat,” katanya.
Ia juga mempertanyakan konsistensi BGN dalam menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kasus keracunan makanan.
“Kalau memang tidak ada toleransi terhadap keracunan, mengapa kasus serupa masih terus berulang?” imbuhnya.
Charles mengingatkan agar agenda transformasi MBG 2.0 tidak berhenti pada perubahan aturan administratif maupun pengetatan sikap terhadap mitra pelaksana. Menurut dia, perubahan harus menyentuh persoalan mendasar dalam sistem penyelenggaraan program.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah memperbaiki kualitas makanan, menjamin keamanan pangan, serta mencegah terulangnya kasus yang merugikan penerima manfaat.
“Ukuran keberhasilan transformasi bukan seberapa terbuka BGN menerima kritik, tetapi seberapa jauh kritik tersebut benar-benar dijalankan dan menghasilkan perubahan nyata,” tutur Charles.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya tidak antikritik terhadap aspirasi maupun masukan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam acara bertajuk Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BGN melakukan sejumlah perubahan terhadap aturan dan mekanisme pelaksanaan MBG.
Ia menyebut pendekatan yang lebih tegas diperlukan agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dapat segera dibenahi dan anggaran negara tersalurkan secara tepat.
“Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak antikritik. Kami ndak ada masalah,” kata Sudaryono.
Ia juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada BGN untuk bekerja dan melakukan pembenahan.
Perbedaan penekanan antara BGN dan DPR tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama MBG ke depan bukan hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, melainkan memastikan setiap makanan yang disalurkan aman, layak, dan memenuhi standar gizi. Dengan demikian, program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar itu benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.*****
