Fajarasia.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendukung program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.
Program yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan saldo awal kepada masyarakat yang menjadi penerima.
Purbaya mengatakan, kebutuhan anggaran untuk program tersebut masih dapat ditanggung pemerintah. Terlebih, nominal saldo awal yang diberikan kepada setiap penerima relatif kecil.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp50 ribu kali sekian, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia juga menyebut pemerintah masih mempunyai cadangan belanja yang dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.
“Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” kata Purbaya.
Program rekening massal tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) sebagai bank penyedia rekening.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program tersebut.
Anggaran yang bersumber dari APBN itu akan digunakan sebagai setoran awal rekening masyarakat. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjangkau lebih dari 200 juta penduduk.
Setiap rekening yang dibuka akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Dengan target sekitar 200 juta penerima, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun untuk saldo awal, di luar kebutuhan pendukung program lainnya.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah berharap pembukaan rekening secara massal dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya belum terhubung dengan layanan perbankan diharapkan memiliki akses lebih mudah terhadap berbagai layanan keuangan, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.****
