Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya celah regulasi di daerah yang dinilai berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan delapan peraturan daerah (perda) yang dinilai memberi ruang bagi praktik pembakaran lahan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/9/2026), terkait upaya pencegahan karhutla dan pengelolaan lahan gambut.
Presiden menegaskan pemerintah akan terus menindak korporasi maupun individu yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan.
“Jadi saudara-saudara, kita akan selidiki terus korporasi-korporasi, oknum-oknum yang melakukan pembakaran secara sengaja,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan regulasi. Ia menilai masih terdapat aturan di sejumlah daerah yang membuka celah pembakaran lahan dengan alasan tertentu.
Prabowo mencontohkan ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga dua hektare. Menurut dia, aturan tersebut tidak realistis dan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di lapangan.
“Masih ada delapan perda di kabupaten. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar dua hektare,” kata Prabowo.
Kepala Negara mempertanyakan bagaimana kebakaran dapat dikendalikan ketika api sudah membakar lahan seluas itu. Menurut dia, sangat sulit bagi satu orang untuk memastikan api tidak menyebar ke area lain.
Karena itu, Prabowo menilai regulasi yang masih memberikan ruang pembakaran lahan perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar sejalan dengan upaya pencegahan karhutla yang selama ini dijalankan pemerintah.
Selain pembenahan aturan, pemerintah juga akan memperkuat edukasi di tingkat daerah. Prabowo mengungkapkan telah menugaskan personel TNI dan berencana melibatkan unsur Polri untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan yang aman dan sesuai aturan.
Ia menyebut sekitar 1.000 perwira TNI akan diterjunkan ke berbagai kabupaten untuk membantu sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Presiden juga meminta warga yang membutuhkan lahan untuk pertanian atau kegiatan produktif lainnya agar melapor kepada pemerintah. Menurut dia, negara akan membantu proses pembukaan lahan tanpa harus menggunakan cara pembakaran.
“Pemerintah akan membantu, termasuk menyiapkan pompa air. Kita ingin rakyat sejahtera, tetapi pembukaan lahan harus dilakukan dengan cara yang aman,” ujarnya.
Namun, Prabowo menegaskan pendekatan berbeda akan diterapkan terhadap korporasi. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang mengelola lahan dalam skala besar telah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur pencegahan kebakaran, seperti menara pemantau, embung, dan tim pemadam.
Menurut dia, masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Karena itu, pemerintah akan memperketat pengawasan dan memastikan aturan dijalankan secara konsisten.
“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menggabungkan penegakan hukum, perbaikan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan korporasi dalam upaya menekan kasus karhutla yang berulang setiap tahun.****
