Fajarasia.id — Komunikolog Emrus Sihombing mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menunda sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertentu. Penundaan dinilai dapat dimanfaatkan untuk menguji dan memperbaiki sistem sebelum program kembali dijalankan secara penuh.
Emrus menyarankan pemerintah menerapkan proyek percontohan atau pilot project selama tiga hingga enam bulan. Menurut dia, langkah tersebut memungkinkan pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
“Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project,” kata Emrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Emrus, uji coba perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari penyimpanan makanan, ketersediaan lemari pendingin, kebutuhan gizi anak, hingga sumber bahan pangan. Seluruhnya harus disesuaikan dengan kondisi wilayah agar tidak menggunakan satu pola yang sama untuk semua daerah.
Ia menilai kebutuhan dan tantangan penyediaan makanan bergizi di setiap daerah berbeda. Karena itu, pendekatan untuk kawasan perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi tidak bisa disamakan dengan daerah perbatasan.
“Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi,” ujarnya.
Emrus juga mengusulkan agar pemerintah memperluas pihak yang dapat terlibat dalam penyediaan makanan MBG. Menurut dia, kantin sekolah, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maupun warung makan lokal yang memenuhi standar dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
Menurut Emrus, pelibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal bukan hanya dapat membantu penyediaan makanan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kenapa tidak diberikan ke kantin sekolah dan ibu PKK, warung nasi setempat? Jadi ada pemberdayaan ekonomi setempat,” katanya.
Selain itu, Emrus membuka opsi pemberian bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Skema tersebut, menurut dia, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi risiko keracunan sekaligus mempersempit potensi penyimpangan dalam rantai pengadaan makanan.
Meski menawarkan sejumlah alternatif, Emrus menegaskan bahwa tujuan utama MBG tetap harus dipertahankan, yakni memastikan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan, mendapatkan asupan gizi yang baik.
Emrus mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin menangani persoalan teknis MBG hingga tingkat operasional. Karena itu, tanggung jawab pelaksanaan program berada pada BGN dan jajaran di bawahnya.
“Pak Prabowo tidak mungkin sampai detail sebagai pemimpin. Dia pemimpin yang general. Persoalan operasional ada di kepala BGN dan tentu dengan jajaran ke bawah,” ujar Emrus.
Ia menilai Kepala BGN Sudaryono mulai menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. Namun, menurut Emrus, pembenahan tersebut perlu disertai langkah yang lebih mendasar dan terukur.
Emrus juga menyoroti kebijakan zero tolerance yang telah ditegaskan Sudaryono. Menurut dia, kebijakan tersebut harus benar-benar diterapkan di lapangan agar persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dicegah dan tidak berulang.****
