Fajarasia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karangturi, Semarang, menyusul dugaan insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi hingga hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Selain menghentikan operasional dapur, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pengelola SPPG beserta mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Operasional dapur kami hentikan sementara sampai proses investigasi selesai. Seluruh pihak yang bertanggung jawab juga telah diberikan peringatan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya di Semarang, Sabtu (1/8).
Sebelum mengumumkan langkah tersebut, Sudaryono mengunjungi sejumlah rumah sakit di Kota Semarang untuk menjenguk para korban yang menjalani perawatan, di antaranya RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan keamanan pangan setelah mengonsumsi menu MBG pada Jumat (31/7). Keluhan yang muncul antara lain mual, muntah, diare, dan pusing.
Meski jumlah yang terdampak cukup besar, Sudaryono memastikan mayoritas korban hanya mengalami gejala ringan. Dari ratusan orang tersebut, hanya sebagian kecil yang harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan dan kondisi mereka dilaporkan mulai membaik.
Hasil investigasi awal BGN mengarah pada dugaan adanya masalah pada beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang. Selain itu, ditemukan indikasi bahwa makanan dimasak terlalu lama sebelum didistribusikan kepada para siswa.
Namun demikian, BGN menegaskan penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan. Proses pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja.
Selama penyelidikan berlangsung, distribusi makanan dari dapur SPPG Karangturi juga dihentikan sementara. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan masih melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan sumber masalah dan mencegah kejadian serupa.
Sebagai langkah evaluasi, BGN mempercepat penerapan sistem digital di seluruh dapur MBG. Sistem tersebut dirancang untuk memantau setiap tahapan produksi makanan secara real time, mulai dari proses persiapan bahan, waktu memasak, penggunaan bumbu, hingga distribusi makanan.
Melalui sistem itu, proses produksi diharapkan menjadi lebih transparan dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua siswa, dan dinas terkait.
Sudaryono juga menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Seluruh pengelola dapur diwajibkan mematuhi standar operasional prosedur (SOP), termasuk menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri, dan memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama sehingga setiap bentuk kelalaian dalam proses pengolahan makanan harus ditindak tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.***
