Realitarakyat.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan. Menurut dia, kondisi kebakaran yang meluas membutuhkan tambahan anggaran, peralatan, dan langkah penanganan yang lebih agresif.
Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani karhutla. Namun, banyaknya titik api serta kondisi lahan yang kering membuat proses pemadaman semakin sulit.
“Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh tenaga dan upaya dalam melakukan penanganan. Namun, karena titik kebakaran sangat banyak dan kondisi sangat kering yang menyebabkan sulitnya mengatasi kebakaran,” kata Daniel kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).
Ia menambahkan, kebakaran yang terjadi pada malam hari juga menjadi tantangan tersendiri karena api dapat menyebar dengan cepat.
Daniel menilai salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah keterbatasan anggaran. Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengambil keputusan strategis terkait status bencana karhutla di Kalimantan.
“Meski sudah dilakukan upaya, kebakaran yang melanda Kalimantan ini sangat besar, dan terlihat pemerintah belum maksimal terutama karena anggaran pemadaman yang tidak cukup,” ujarnya.
Legislator asal Kalimantan Barat itu mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, status tersebut dapat memperkuat pengerahan sumber daya untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Ia juga meminta pemerintah menambah peralatan pemadam, termasuk mengoptimalkan operasi udara.
“Agar seluruh upaya pemadaman dilakukan secara cepat, terutama mendatangkan alat pemadam yang efektif baik itu water bombing, menggunakan pesawat dengan cairan zat yang membantu percepat pemadaman, serta upaya lain untuk menyiapkan APD bagi para pemadam lapangan,” kata Daniel.
Daniel mengingatkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Kondisi udara yang memburuk, menurut dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kondisi saat ini sudah extraordinary, dampaknya sangat besar terutama bagi kesehatan masyarakat karena udara sudah sangat berbahaya bagi masyarakat, jangan sampai sudah menimbulkan banyak korban baru bertindak lebih lanjut,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan kedatangannya bertujuan melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” kata Prabowo saat membuka rapat.
Prabowo kemudian meminta pejabat terkait memaparkan perkembangan terbaru penanganan karhutla.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan, berdasarkan pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi.
“Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Asrianus Bulo.
Daniel berharap langkah penanganan karhutla segera diperkuat agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.****
