Fajarasia.id – Pemerintah memastikan proses restrukturisasi kepemilikan saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus berjalan. Langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih pengelolaan saham dari konsorsium BUMN disebut telah dikomunikasikan kepada mitra China dan mendapat respons positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah China telah menerima penjelasan mengenai skema baru tersebut. Menurutnya, langkah itu dipandang sebagai bagian dari penyelesaian persoalan pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
“Komunikasi dengan pihak China sudah dilakukan dan responsnya baik karena ini merupakan bagian dari penyelesaian restrukturisasi,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).
Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengambilalihan kepemilikan saham membuat skema penanganan kewajiban keuangan KCIC berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Meski demikian, rincian mekanisme restrukturisasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antara Danantara Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan agar proses restrukturisasi berjalan sesuai rencana.
Menurut AHY, seluruh pihak telah memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah penyelesaian pembiayaan proyek kereta cepat sehingga proses pengalihan kepemilikan dapat segera dituntaskan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan saham Indonesia di KCIC nantinya akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut dipilih agar pengelolaan aset dilakukan secara profesional tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
SMV merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan investasi strategis. Beberapa di antaranya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Purbaya menegaskan pengalihan saham bukan berarti utang proyek Whoosh dipindahkan ke APBN. Menurutnya, SMV memiliki kapasitas keuangan untuk mengelola aset dan kewajiban tersebut secara mandiri sehingga tidak memerlukan tambahan beban fiskal bagi negara.
Dengan skema baru ini, kepemilikan 60 persen saham Indonesia di KCIC yang sebelumnya berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan dialihkan untuk dikelola oleh SMV Kementerian Keuangan. Adapun 40 persen saham lainnya tetap dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Pemerintah menargetkan proses pengalihan kepemilikan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat, dengan penyelesaian administrasi ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Restrukturisasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan proyek strategis nasional sekaligus menjaga keberlanjutan operasional Kereta Cepat Whoosh di masa mendatang.***
