Fajarasia.id – Ketegangan politik antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wali Kota New York Zohran Mamdani semakin memanas setelah keduanya saling melontarkan pernyataan keras terkait rencana kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Perselisihan bermula ketika Mamdani menyatakan bahwa Netanyahu seharusnya ditangkap apabila memasuki New York, mengacu pada surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang terkait konflik di Gaza.
Meski mengakui pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi surat perintah ICC, Mamdani mendesak pemerintah federal Amerika Serikat agar mengambil langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menanggapi pernyataan tersebut, Netanyahu menegaskan tidak akan mengubah agenda kunjungannya ke Amerika Serikat. Ia memastikan tetap menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan menilai pernyataan Mamdani justru memecah belah masyarakat.
“Seorang wali kota seharusnya melayani seluruh warga New York tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok. Pernyataan seperti itu hanya menimbulkan perpecahan,” ujar Netanyahu dalam wawancara yang disiarkan Fox News, Senin (27/7/2026).
Netanyahu juga menuding Mamdani memicu sentimen kebencian terhadap komunitas tertentu di tengah meningkatnya polarisasi politik yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Sementara itu, Mamdani kembali menegaskan sikapnya bahwa New York tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi siapa pun yang diduga terlibat dalam kejahatan perang. Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmennya saat kampanye pemilihan wali kota pada 2025.
“Saya ingin menegaskan dengan sangat jelas, Benjamin Netanyahu tidak disambut di New York City, begitu pula penjahat perang lainnya yang masih berkeliaran,” kata Mamdani dalam pernyataan video.
Polemik ini muncul di tengah kontroversi yang terus mengiringi konflik Gaza. ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pemerintah Israel menolak seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum di ICC tidak memiliki dasar yang sah.
Netanyahu kembali membantah seluruh tudingan tersebut. Ia menyebut dakwaan ICC bermuatan politik dan menegaskan bahwa operasi militer Israel dilakukan sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Di sisi lain, data Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan puluhan ribu warga Gaza tewas sejak konflik berlangsung, sementara serangan Hamas pada Oktober 2023 juga menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Perbedaan pandangan terhadap perang Gaza terus memicu perdebatan tajam di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Perseteruan antara Netanyahu dan Mamdani juga mencerminkan menguatnya perbedaan sikap di panggung politik AS terhadap Israel. Sejumlah kelompok progresif Partai Demokrat semakin vokal mengkritik kebijakan militer Israel, sementara kalangan konservatif tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Netanyahu.
Di tengah memanasnya polemik tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Netanyahu akan memperoleh jaminan keamanan selama berada di wilayah AS. Trump menegaskan pemimpin Israel itu tidak akan ditangkap ketika menghadiri agenda resmi di Amerika Serikat.
Dengan pernyataan keras dari kedua belah pihak, polemik ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Meski demikian, hingga kini belum ada indikasi bahwa agenda kunjungan Netanyahu ke New York akan dibatalkan.***
