Fajarasia.id – Wamendagri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat komitmen pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah masing-masing. Ia mendorong pemda untuk berinovasi dalam memperkuat HAM sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.
“Hal ini sesuai prinsip Asta Cita. Khususnya, poin pertama tentang penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM,” kata Wamendagri dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) HAM, di Jakarta, Senin (8/12/2025)
Ribka menegaskan, Musrenbang HAM menjadi pengingat bahwa HAM bukan isu sektoral. Melainkan fondasi tata kelola pemerintahan di semua tingkatan.
“Agenda Musrenbang HAM dalam rangka Hari HAM, sebagai bentuk penegasan kembali sebuah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Wamendagri merinci tiga prinsip utama bagi pemerintah daerah. Pertama, kewajiban menghormati HAM, termasuk memastikan kebijakan tidak diskriminatif.
“Pemda memastikan tidak ada kebijakan atau tindakan aparatur yang melanggar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Kedua, kewajiban melindungi HAM, seperti memastikan pembangunan dan investasi tidak merusak lingkungan. Sekaligus memperkuat pelindungan bagi kelompok rentan.
Ribka juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan. Serta, menekankan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kekerasan melalui kesadaran dan penegakan hukum.
“Pemda wajib menyediakan perlindungan terhadap kelompok rentan. Seperti, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dari kekerasan, dan diskriminasi,” ucapnya.
Ketiga, kewajiban memenuhi HAM melalui penyediaan anggaran, infrastruktur, dan layanan publik yang inklusif. Menurut Ribka, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya mulai dari pendidikan hingga perumahan layak, merupakan bentuk nyata implementasi otonomi daerah.
“Dijamin hak dasar masyarakat di daerah. Terpenuhi hak sosial dan hak budaya. Ini adalah implementasi nyata otonomi daerah,” kata dia.
Ribka juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia memastikan Kemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung penanganan di lapangan.
“Keluarga besar Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB) turut berbelasungkawa atas terjadinya banjir di tiga wilayah Sumatra,” ujar Wamendagri.
Musrenbang HAM dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto, serta Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya.
