Fajarasia.id – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, kembali memunculkan perdebatan publik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta masyarakat untuk mengikhlaskan peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu demi masa depan bangsa.
Agus menegaskan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal baru. Menurutnya, wacana tersebut sudah muncul sejak 2010 bersamaan dengan usulan agar Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga dianugerahi gelar serupa.
“Bahwa Gus Dur dan Pak Harto itu bukan ujug-ujug diusulkan sejak 2025 ini, tetapi sejak 2010,” ujar Agus dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Agus menilai kritik dari masyarakat merupakan hal wajar. Namun, ia menekankan bahwa usulan tersebut sudah melalui mekanisme resmi di tingkat daerah lewat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Selanjutnya, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudahlah masa lalu yang mengoyak bangsa ini kita tutup. Mari menatap masa depan agar bangsa ini berdikari dan adil makmur, tanpa terus bertengkar soal sejarah kelam,” tegasnya.
Ragam Kritik dari Ormas dan Lembaga
Meski demikian, wacana ini menuai penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga independen.
- PBNU melalui Mustasyar Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menolak keras usulan tersebut. Ia mengenang masa Orde Baru yang penuh tekanan terhadap ulama dan kiai, termasuk larangan memasang plang NU serta pemaksaan masuk ke Partai Golkar.
- Muhammadiyah, lewat Usman Hamid dari LHKP, menilai gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang konsisten memegang nilai moral hingga akhir hayat. Menurutnya, status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas menjadi alasan kuat penolakan.
- KontraS melalui Wakil Koordinator Andrie Yunus menegaskan Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional. Ia menyoroti banyaknya korban jiwa dan pelanggaran HAM berat selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru.
Andrie menambahkan, penolakan terhadap wacana ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan dokumen resmi, termasuk kajian Komnas HAM tahun 2023 yang menyebut adanya pelanggaran HAM berat di era Soeharto.
Rekonsiliasi untuk Masa Depan
Agus Jabo menekankan pentingnya rekonsiliasi nasional. Ia berharap masyarakat tidak terus dihantui konflik ideologi dan politik masa lalu, melainkan fokus membangun bangsa ke depan.
“Lebih baik kita saling mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu demi generasi mendatang. Jangan lagi terjebak dalam catatan hitam sejarah,” ujarnya.(Din)
