Fajarasia.co – Salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tentu dengan berbagai kemudahan seperti akses pembiayaan, akses pasar maupun akses terkait pengelolaan.
Untuk itu, pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen dari APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM. Kebijakan itu dapat mendorong belanja terhadap UMKM hingga Rp200 triliun.
“Jadi UU Cipta kerja memasukan peningkatan managemen usaha, dan di saat bersamaan memberikan perlindungan. Kalau kita bicara mengenai UMKM itu banyak kita kategorikan sebagian besar kelompok-kelompok wirausaha baru dan berasal dari generasi muda,” kata Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta , Selasa (27/9/2022).
Lebih jauh, Arif mengungkapkan, bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu mencapai angka 61 persen. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM per Agustus 2022, baru 1.8 juta UMKM yang memiliki nomor induk berusaha (NIB).
“Ini dari total 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Untuk itu di berlakukan nya sistem OSS RBA, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya secara online dari mana saja dimana hal ini sangat memudahan pelaku usaha Dan diharapkan dapat mempercepat proses perizinan,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah untuk mendorong pengusaha UMKM segera mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sekaligus bisa memastikan proses pengajuan NIB lebih cepat.
Apalagi, ujar Arif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dalam sehari, pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bisa lebih dipercepat lagi. Dari sekitar 7.000 NIB per hari menjadi 100 ribuan.
“Jadi untuk kejar target, beri informasi di lingkungan kita dulu misalnya kepada teman-teman yang memang bermaksud berwirausaha ataupun yang telah berwirausaha untuk mendaftarkan aktivitas usahanya dalam sistem OSS. Karena mendapatkan nomor induk berusaha ini free atau gratis nah dengan mendapatkan nomor NIB maka kemudian terbuka jalan yang lebar untuk mendapatkan pemberdayaan kemudahan dan juga perlindungan,” katanya.***
