Fajarasia.id – Pelibatan prajurit TNI dalam patroli penanganan begal belakangan memunculkan perdebatan publik. Menjawab polemik tersebut, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa kehadiran tentara di lapangan bukanlah bentuk pengambilalihan fungsi kepolisian, melainkan tugas perbantuan sesuai aturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan, keterlibatan prajurit dilakukan atas permintaan resmi Polri dan berada dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/5).
Donny menekankan, penangkapan, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap pelaku kriminal tetap menjadi domain kepolisian. TNI tidak menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap warga sipil. “Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat,” katanya.
Patroli gabungan TNI-Polri disebut sudah lama dilakukan, terutama di wilayah rawan kriminalitas. Meski demikian, Markas Besar TNI memastikan tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal.***
