Fajarasia.id – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antarnegara, termasuk dengan Turki dan Malaysia. Namun, sejumlah catatan kritis disampaikan terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista agar tidak menekan ruang fiskal negara.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas pengadaan alutsista. “Kita punya alutsista dari Eropa, Amerika, China, dan India. Harus ada jaminan interoperabilitas, jangan sampai platformnya tidak bisa connect,” ujarnya dalam rapat bersama Menlu, Menhan, dan Menhum di Senayan, Rabu (1/7/2026).
Syamsu juga menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan negara. Ia meminta Kementerian Pertahanan menyusun prioritas ketat dalam pengadaan, apakah jet tempur, rudal, atau kapal yang lebih mendesak. “Harus ada perbandingan yang jelas agar sesuai dengan kemampuan fiskal,” tegasnya.
Catatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR agar ratifikasi kerja sama pertahanan tidak hanya memperkuat diplomasi dan keamanan, tetapi juga tetap sejalan dengan kapasitas fiskal nasional.****
