Fajarasia.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggalang kolaborasi lintas unsur melalui pendekatan pentahelix untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Unsur yang terlibat meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, pihaknya tidak membangun “Superman” melainkan “super team” yang bekerja bersama menggali potensi daerah. “Wilayah Bekasi sebagai episentrum industri Asia Tenggara memiliki peluang besar. Dukungan semua pihak menjadi kunci agar potensi ini benar-benar optimal,” ujarnya di Cikarang, Minggu.
Salah satu sektor yang dilirik adalah pajak air tanah, mengingat ribuan perusahaan memanfaatkan sumber daya tersebut dalam proses produksi. Selain itu, sektor PBB, BPHTB, serta bagi hasil PKB dan opsen BBNKB juga menjadi sumber penerimaan menjanjikan.
Kepala Bapenda Bekasi Iwan Ridwan menambahkan, pengawasan pendapatan daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Akademisi memberi kajian berbasis data, masyarakat melakukan pengawasan sosial, media mendukung edukasi publik, pelaku usaha menjadi mitra sekaligus wajib pajak, sementara pemerintah menjalankan fungsi pengendalian,” jelasnya.
Pemkab Bekasi telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diyakini memperkuat transparansi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan.
Data terbaru menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah hingga 5 Juni 2026 mencapai Rp1,257 triliun dari target Rp3,8 triliun. Sektor BPHTB menjadi penyumbang terbesar dengan Rp363,18 miliar, disusul PBB Rp242,71 miliar, bagi hasil PKB Rp156,6 miliar, serta pajak barang dan jasa tertentu Rp372,55 miliar.
“Pendapatan daerah yang optimal akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu, dukungan seluruh pihak adalah kunci keberhasilan,” tutup Asep.***
