Satgas Terpadu Perkuat Pengawasan Bandara Khusus IMIP

Satgas Terpadu Perkuat Pengawasan Bandara Khusus IMIP

Fajarasia.id – Satgas Terpadu berhasil memperkuat pengamanan, dan penegakan hukum di Bandara Khusus Indonesia Morowali Indonesia Park (IMIP). Diketahui, sejak dilaksanakannya alih komando dan pengendalian Bandara dan Pelabuhan Khusus PT IMIP Morowali Sulawesi Tengah, sejumlah pelanggaran berhasil diungkap.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, pihaknya berhasil menangkap dua buah kapal di perairan Mandiodo. “Penangkapan dua kapal pengangkut Nikel Ore ilegal oleh TNI AL di Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada Selasa, 25 November 2025,” ujarnya Selasa (9/11/2025)

Menurut Anang, kedua kapal tersebut milik PT PMH dengan muatan milik PT DMS, dengan tujuan ke PT IMIP Morowali. Kedua kapal terbukti melakukan pelanggaran serius.

“Pelanggaran beroperasi di jetty illegal, tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), hingga tidak membawa dokumen kapal dan muatan yang sah,” ucap Anang.

Menurut Kapuspenkum, seluruh temuan tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Minerba dan peraturan pelayaran. Sehingga, unsur TNI AL mengawal kedua kapal ke Lanal Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.

Anang menegaskan bahwa Satgas Terpadu akan terus memperketat pengawasan di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Tujuannya untuk mencegah kegiatan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya “anomali regulasi” yang membuka celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Menhan menekankan perlunya deregulasi serta penguatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik industri strategis.

“Negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional,” kata Menhan Sjafrie menegaskan.

Pemerintah memastikan Satgas Terpadu akan terus memperketat pengawasan lalu lintas orang, barang, dan logistik di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Menurut Menhan, Negara berkomitmen menjaga kedaulatan ekonomi, serta memastikan seluruh aktivitas industri berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional
.****

 

 

Pos terkait