Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto jengkel soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR RI Komisi VI DPR, Sarmuji, mengungkap penyebab rumitnya pengurusan izin di Indonesia.
“Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan seolah terjadi rebutan kewenangan. Ada kelemahan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu bersyukur bila Prabowo menegaskan masalah rumitnya pengurusan izin di RI. Menurutnya, masalah tersebut memang sudah lama terjadi.
“(Masalah rumitnya urus izin) Diusahakan jalan keluarnya. Tapi entah mengapa persoalan ini tidak terurai,” sambungnya.
Ada beberapa hal, kata Sarmuji, yang bisa disederhanakan soal pengurusan izin. Pertama, regulasi harus disinkronkan.
“Harus disisir segala peraturan yang membuat izin investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi,” ucap Sarmuji.
“Hal kedua koordinasi antarinstansi vertikal dan horisontal harus diperkuat,” lanjutnya.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Prabowo mengatakan masalah birokrasi itu berdampak pada berpindahnya peluang investasi dari investor asing.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung. Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga mempermudah sistem perizinan.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5).
Prabowo membandingkan durasi perizinan di Indonesia dan negara lain. Dia mengatakan negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi. Angka itu berbanding jauh dengan waktu yang dibutuhkan di Indonesia.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” jelas Prabowo.
“Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” tambah Prabowo.****
